Jawa Barat Potensial Kuasai Saham Mayoritas Bandara Kertajati

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpotensi menguasai saham mayoritas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Rencananya, Pemerintah Jawa Barat akan mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk pembangunan bandara sebagai penyertaan modal.

Dengan masuknya tanah dalam penyertaan modal itu, maka saham Pemerintah Jawa Barat mencapai 51 persen. Dengan demikian, Pemerintah Jawa Barat akan tetap menguasai saham mayoritas.

Ada pun pola kerja sama yang diterapkan adalah pengelolaan bersama Angkasa Pura (AP) 2 atau beberapa pihak lain.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, berharap Pemerintah Jawa Barat bisa menguasai 51 persen dan Angkasa Pura (AP) II menguasai 49 persen total saham BIJB Kertajati. Ia mengungkapkan rencana itu usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Pandjaitan, dan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa petang (2/8/17),

Ia mengatakan, pembagian saham tergantung pada penyertaan modal yang digelontorkan AP II. Selain dana Pemerintah Jawa Barat dan AP II, pihak lain seperti sindikasi bank syariah juga Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bisa memberikan dana kepada BIJB.
 
“Nanti tergantung AP II ada dananya berapa. Diharapkan (komposisinya) 51 persen dan 49 persen. Belum lagi nanti ada RDPT yang bisa masuk ke dalam reksa dana, kemarin juga dari bank syariah,” kata Deddy  sesuai rilis yang diterima Kompas.com pada Selasa (2/8/2017).

Angkasa Pura II, Deddy melanjutkan, bisa menjadi partner pengelolaan BIJB Kertajati apabila dana yang masuk menjadi penyertaan modal. Dengan begitu dana yang masuk dari RDPT atau pihak lain tidak akan terlalu besar.
 
“Kalau sekarang ini (AP II) bicaranya kan bukan partner tapi semacam betuk kerjasama operasional saja. Kalau sekarang, misalkan, ada keputusan penyertaan modal dari AP II ya artinya menjadi partner,” ujarnya.

KURNIASIH BUDI/ KOMPAS.com Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai rapat dengan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya di kantor Kemenko Kemaritiman, Selasa petang (2/8/2017). Deddy mengungkapkan rencana Pemerintah Jawa Barat untuk menguasai saham mayoritas Bandara International Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Sementara itu, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, optimistis Pemerintah Jawa Barat dan AP II bisa menguasai saham mayoritas di BIJB. Dia mengatakan tim teknis akan bekerja cepat untuk menentukan struktur pendanaan.
 
“Biar itu (BIJB) selesai kuartal pertama tahun depan, 2018 itu harus operasi. Karena dengan joint venture berdua (Pemerintah Jawa Barat dan AP II) maka Bandar Udara Kertajati akan dapat liaison," kata Luhut.

Menteri Perhubungan, Budi Karya, mengatakan BIJB bisa menjadi percontohan kerjasama proyek bandara antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan model kerjasama itu, Budi berharap pemerintah daerah lain bisa lebih proaktif melakukan sharing equity dan kegiatan.
 
“Karena Kertajati ini satu contoh model, (dalam hal ini) antara pusat dan daerah bekerja sama membangun bandara di daerah. Pemerintah daerah itu proaktif dalam hal pendanaan maupun accelerate proyek-proyek. Banyak bandara lain, terutama bandara yang besar, dananya (dari) APBN semuanya,” tutur Budi.
 
Dengan pola seperti itu, Budi melanjutkan, swasta pun bisa menginisiasi. "Sehingga, APBN bisa digunakan untuk bandara-bandara yang lebih kecil,” katanya.