Heru Budi Raih Penghargaan di Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Pengamat: Membanggakan, tapi Jangan Lupa Terobosan

JAKARTA, KOMPAS.COM – Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus Penjabat (Pj.) Heru Budi Hartono selama memimpin Jakarta. Di tengah deras arus urbanisasi, ia memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengatasi berbagai persoalan Jakarta demi menyongsong Kota Global.

Usaha Heru dan jajarannya pun berbuah manis. Terbukti dengan sejumlah penghargaan yang diraih dalam bidang pembangunan berkelanjutan. 

Pertama, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 atas inovasi dalam sektor transportasi, penanggulangan banjir, serta kesehatan dari dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada daerah yang menyusun perencanaan berkualitas dan mencapai target pembangunan daerah dengan baik.

Di bawah kepemimpinan Heru, Pemprov DKI Jakarta juga berhasil meraih Piala Adipura pada 2024. Tidak tanggung-tanggung, Piala Adipura diraih oleh lima kota dan satu kabupaten adminstrasi di bawah Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Heru Budi Diminta Turun Tangan Laporkan Kasus Penjarahan di Rusunawa Marunda

Berdasarkan penilaian di 20 lokasi serta melihat 124 komponen dan 268 sub-komponen, Jakarta dinyatakan berhasil dalam mengatasi masalah sampah di Jakarta.

Keberhasilan itu didukung oleh sejumlah program yang dijalankan, seperti Sampah Sekali Pakai, Pengelolaan Sampah RW, Pengoperasian 7 Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah, Penanganan Sampah di Badan Air, serta pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF).

“(Piala) Adipura ini menjadi salah satu prestasi yang harus dijaga. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada wali kota, bupati, serta seluruh masyarakat se-DKI Jakarta atas dukungan dan partisipasinya,” kata Heru, seperti dikutip dari Beritajakarta.id, Jumat (8/3/2024).

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendorong pencapaian target Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga serta Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017.

Baca juga: Soal Peluang Jadi Kasetpres pada Era Prabowo, Heru Budi: Insya Allah

Aturan tersebut bertujuan untuk mendorong semua kota/kabupaten mengelola 100 persen sampah, melalui 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan pada 2025.

Selain Piala Adipura, Pemprov Jakarta juga meraih One Map Policy for Better Governance dalam One Map Policy Summit 2024.

Prestasi itu diraih berkat geoportal Jakarta Satu yang dinilai mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem berbasis elektronik yang sistematis.

“Jakarta Satu merupakan penyelenggaraan simpul jaringan informasi yang telah mengintegrasikan 29 badan di wilayah DKI Jakarta. Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ini. Semoga Pemprov DKI Jakarta bisa terus meningkatkan kualitas data dan informasi geospasial di Jakarta, sesuai dengan prinsip kebijakan satu peta, yakni satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal,” tutur Heru.

Baca juga: Tak Masalah jika Tak Lagi Jadi Pj Gubernur, Heru Budi: Sudah Dua Tahun

Ia menambahkan, pada Jakarta Satu terdapat 100 peta tematik yang ditampilkan untuk publik maupun yang digunakan peta kerja. Data dan informasi geospasial pada Jakarta Satu dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan, untuk mengambil kebijakan yang semakin berkualitas.

DOK. Pemprov DKI Jakarta Acara Musrenbangnas 2024.

Bersaing di tingkat internasional

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengapresiasi penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta, khususnya Piala Adipura. Menurutnya, prestasi ini wajar dimenangkan oleh Jakarta, karena memiliki fasilitas, teknologi, anggaran, serta sumber daya manusia (SDM) yang lebih memadai ketimbang kota-kota lain. 

“Justru aneh jika Jakarta tidak menang dengan segala fasilitas itu. Boleh saja berbangga, tetapi harus diingat, Piala Adipura ini prestisnya tingkat nasional saja. Kota-kota di daerah lain belum memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Jakarta. Jadi, menurut saya, persaingannya tidak apple to apple,” ujar Nirwono.

Baca juga: Pedagang JPM Tanah Abang Protes Kenaikan Sewa Kios, Heru Budi: Saya Tak Bisa Ikut Campur

Lebih lanjut, ia menilai, jika Jakarta ingin menyandang status sebagai Kota Global, indikator perencanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan harus menyesuaikan dengan kota-kota global lain di negara-negara lain.

Dalam konteks penilaian pun, Jakarta harus dinilai dengan standar global, seperti indeks sustainable city atau global city dari badan atau lembaga dunia.

“Padahal, kalau memang mau menyandang Kota Global, Jakarta seharusnya mampu memantaskan diri dan meraih prestasi pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional. Penghargaan yang diraih harus menjadi bahan evaluasi besar untuk mencapai hal yang lebih besar pula,” paparnya.

Terkait pembangunan berkelanjutan, Nirwono menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar fokus dalam penanganan masalah-masalah yang substansial di Jakarta, seperti macet dan banjir.

Baca juga: Ditanya Peluang Perpanjangan Masa Jabatannya, Heru Budi: Keputusan di Presiden Jokowi

Kedua masalah ini, tambahnya, memicu turunan isu lain di Jakarta yang saling berkaitan, seperti tata ruang, kesehatan, serta pendidikan.

Misalnya, dalam mengatasi banjir, yang harus diselesaikan adalah masalah pengelolaan sampah yang belum terarah dengan baik. Meski Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan sejumlah program, hal yang dilakukan tidak bisa sekadar sistem angkut buang seperti yang masih diterapkan sampai saat ini. 

“Banjir disebabkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik. Banjir mendatangkan masalah kesehatan dan kemacetan. Jadi, pada dasarnya, semua masalah di Jakarta saling berkaitan. Jadi, kalau ingin membangun kota berkelanjutan, Pemprov DKI Jakarta harus fokus pada penyelesaian masalah dan langsung bertindak,” jelasnya.

Karena itu, pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Global harus diseriusi oleh pemimpin Jakarta selanjutnya. Nirwono menegaskan, Jakarta harus bisa naik kelas dan bersaing di skala global.

Baca juga: Cerita Heru Budi Dampingi Jokowi Selama 12 Tahun, Kerja Terus Tanpa Henti

“Semua kegiatan pembangunan harus mengarah ke Kota Global. Pelajari bagaimana pemerintah Kota Global lain dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. Sebab, sejauh ini, belum ada terobosan dari pemerintah untuk melakukannya,” urai Nirwono. (Rindu Pradipta Hestya)