Pengamat Pertanian Apresiasi Jakarta Berhasil Jaga Inflasi dengan Ketersediaan Pangan

Pemprov DKI Jakarta menyabet penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik untuk wilayah Jawa dan Bali dalam ajang TPID Award 2022.

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta menyabet penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik untuk wilayah Jawa dan Bali dalam ajang TPID Award 2022.

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyabet penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik untuk wilayah Jawa dan Bali dalam ajang TPID Award 2022. Penghargaan ini diberikan Presiden Joko Widodo karena Pemprov DKI berhasil menjaga laju inflasi dengan ketahanan pangan.

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartanto menyatakan, penghargaan tersebut dapat diraih berkat sinergi dan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang ketahanan pangan, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan Perumda Pasar Jaya, berjalan dengan baik

Tidak hanya itu, lanjut Heru, penghargaan tersebut juga buah dari usaha Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta dan stakeholders yang berhasil menjaga laju inflasi di Ibu Kota.

"Ke depannya, kami harus tetap menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik untuk menghasilkan kebijakan, demi menjaga ketahanan pangan yang dapat mengendalikan inflasi. Kami juga terus berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait sinkronisasi data untuk pengendalian ketahanan pangan nasional," kata Heru, seperti diberitakan Beritajakarta.id, Kamis (31/8/2023).

Ia menambahkan, keberhasilan Pemprov DKI menjaga inflasi juga karena pembelian stok pangan dari daerah untuk dibawa ke Jakarta guna mendorong operasi pasar. Keberhasilan ini mendorong Heru untuk memperkuat jaring pengaman sosial, melalui alokasinya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 dan APBD 2024.

Terkait masalah tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengungkapkan, pihaknya mengupayakan beberapa langkah untuk menjaga laju inflasi dari komponen pangan bergejolak (volatile food). Salah satunya dengan monitoring harga, stok, dan pasokan rutin ke lokasi sumber pangan sebagai bentuk early warning system.

Adapun beberapa jenis pangan yang akan diawasi oleh DKPKP adalah beras, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, minyak, goreng, serta gula pasir.

"Kami akan melakukan pemantauan ke 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern, termasuk saat situasional khusus, seperti menjelang dan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau kejadian mogok usaha," papar Suharini dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Selain monitoring, DKPKP juga mengawasi mutu pangan terpadu yang dilakukan secara rutin ke 140 lokasi, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemprov DKI Jakarta.

Dalam menjaga laju inflasi, DKPKP Jakarta menyelenggarakan pula Program Pangan Subsidi Bagi Masyarakat Tertentu dengan menyediakan paket pangan seharga Rp 126.000 yang terdiri dari beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan susu.

Selain itu, DKPKP Jakarta pun akan berkoordinasi dengan badan atau kementerian terkait, BUMD Pangan Pemprov DKI Jakarta, serta BUMD pangan swasta dalam penyediaan dan pendistribusian pangan. Langkah ini dengan melaksanakan gerakan pangan murah, bantuan sarana dan prasarana pertanian serta olahannya.

Ketersediaan pangan bagi masyarakat

Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga ketahan pangan dirasakan Maisaroh. Ibu rumah tangga yang tinggal di Klender, Jakarta Timur, ini mengaku, sempat merasakan ketidakstabilan harga bawang merah dan cabai merah. Namun, saat ini, harga kedua pangan itu sudah turun, kendati belum kembali normal.

“Alhamdulillah, meski harganya naik, stok pangan selalu ada di pasar dan mudah didapatkan," beber Maisaroh yang sering berbelanja ke Pasar Klender untuk membeli bahan makanan, seperti daging dan telur ayam, untuk dikonsumsi bersama keluarganya kepada Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Ia mengaku terbiasa merasakan harga pangan yang tidak stabil. Beruntung, dirinya merupakan salah satu penerima subsidi pangan dari Pemprov DKI Jakarta, sehingga harga bahan pokok yang dibutuhkan lebih murah.

"Sangat membantu meringankan uang belanja dan saya jadi bisa menyajikan bahan makanan yang bergizi untuk keluarga," urai Maisaroh.

Pakar pertanian Khudori mengapresiasi keberhasilan Pemprov DKI menahan laju inflasi dengan menjaga ketersediaan pangan. Menurutnya, keberhasilan ini karena Pemprov DKI Jakarta berhasil menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok pangan.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa Jakarta dapat memanfaatkan kehadiran BUMD untuk berkoordinasi dengan daerah produsen dalam rangka menjamin stok pangan. Prestasi ini harus diapresiasi, karena pengendalian inflasi di Jakarta lebih menantang ketimbang daerah lain,” jelasnya kepada Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Menurut Khudori, memastikan ketersediaan bahan pangan penting, seperti beras, daging ayam, telur, minyak, dan gula. Sebab, komoditas ini memang menjadi sumber inflasi pangan yang besar.

“Jika stoknya bisa dijaga dan senantiasa memadai, tidak akan ada kenaikan harga. Namun, jika stoknya terbatas, dapat memicu kenaikan harga dan berdampak kepada konsumen. Hal ini akan mengganggu stabilitas harga,” imbuhnya.

Untuk mengatasi masalah pangan pada masa mendatang, Khudori meminta Pemprov DKI Jakarta dan BUMD pangan terus menjalin kerja sama dengan daerah produsen, seperti Sulawesi Selatan yang merupakan penghasil beras terbesar di Indonesia.

Selain itu, ia juga mendukung Program Subsidi Pangan yang diberikan kepada masyarakat golongan tertentu untuk menjaga daya beli mereka. (Rindu Pradipta Hestya)