Indeks SPBE Kabupaten Blora Naik Signifikan, Bupati Arief Diundang ke Istana Negara

KOMPAS.com - Bupati Blora Arief Rohman dinilai berhasil menggerakkan peningkatan indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE) secara signifikan.

Atas kontribusi itu, Arief diundang ke Istana Negara untuk mengikuti SPBE Summit 2024 yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Digital government Award 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia (INA Digital-Indonesia Terintegrasi) di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Untuk diketahui, indeks SPBE Blora meningkat signifikan jika dibandingkan dari 416 Kabupaten se-Indonesia. 

Pada 2022, indeks SPBE Blora masih 2,06, kemudian naik signifikan pada 2023 kemarin menjadi 3,27 atau meningkat sebesar 1,21.

Arief berharap, capaian tersebut terus menginspirasi jajaran birokrasi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Blora. 

Baca juga: Bangowan Masuk 50 Besar Desa Wisata Terbaik di Indonesia, Bupati Blora: Terus Gali Potensi Lokal

“Ini agar ke depan bisa terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital," ujarnya dalam siaran pers.

Bupati yang akrab disapa Mas Arief itu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan SPBE yang mudah, cepat, murah dan terintegrasi.

"Ayo sesarengan mbangun SPBE di Kabupaten Blora yang lebih baik. Blora pasti bisa!" tegasnya. 

Pada kesempatan itu, Arief hadir dengan mengenakan pakaian batik lengan panjang nuansa hijau dan berpeci. 

Arief duduk sejajar dengan para bupati dan wali kota lainnya yang masuk daerah pelaksana SPBE terbaik di ruang tengah Istana Negara.

Baca juga: Gerakan Sekolah Sehat Diluncurkan, Bupati Blora: Semoga Bisa Bermanfaat

Acara tersebut diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Hadir juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Jaksa Agung RI.

Adapun ada 58 kabupaten terbaik pelaksana SPBE 2024 se-Indonesia. Jawa Tengah (Jateng) menyumbang 22 kabupaten, termasuk Blora. Ini merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan provinsi lain.

Arief pun mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang menjadi provinsi dengan indeks pelaksanaan SPBE terbaik nasional.

"Selamat dan sukses untuk Pemprov Jateng yang hari ini meraih penghargaan Digital Government Award 2024 dari Kemenpan RB dan diserahkan langsung Presiden Jokowi,” katanya.

Baca juga: Bupati Blora: Pembangunan Ruas Jalan Jepon-Bogorejo Senilai Rp 6,48 Miliar

Dia menegaskan, pihaknya mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan siap mendukung peningkatan pelaksanaan SPBE di tingkat daerah. 

“Semoga Jateng semakin maju dalam pelayanan digitalisasi pemerintahan," ucapnya. 

Arief juga mengucapkan selamat atas diluncurkannya GovTech Indonesia yang dinamakan INA Digital-Indonesia Terintegrasi. 

Jateng terbaik 

Pada acara penyerahan penghargaan Digital government Award 2024, Pemprov Jateng menjadi provinsi dengan indeks pelaksanaan SPBE terbaik nasional.

Jokowi mengapresiasi banyaknya peningkatan pelaksanaan SPBE, baik di lembaga, kementerian, hingga pemerintah daerah. Namun,ia menekankan agar pelaksanaan SPBE tersebut tidak mempersulit masyarakat.

Baca juga: Kembalikan Kejayaan Petani Tebu, Bupati Blora Minta Pengurus Baru APTRI Jalin Sinergi

"Kehadiran birokrasi pemerintahan harusnya melayani. Bukan justru mempersulit, dan bukan memperlambat. Yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat. Manfaat yang diterima masyarakat dan kemudahan urusan masyarakat," ucapnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan agar dilakukan penyederhanaan birokrasi sehingga seluruh layanan dapat terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

"Satu data untuk semua, jangan bilang data ini milik lembaga ini. Data itu milik lembaga sana. Buang jauh ego sektoral. Jangan ada lagi aplikasi-aplikasi yang membingungkan. Semuanya harus diintegrasikan jadi satu,” katanya. 

Dia mengatakan, Indonesia memiliki lebih dari 27.000 aplikasi, bahkan ada satu kementerian yang mempunyai 400 aplikasi. 

Baca juga: Raih WTP 10 Kali Berturut-turut, Bupati Arief: Saya Persembahkan untuk Masyarakat Blora

“Ruwet, bahkan ada yang saling tumpang tindih. Harus diselaraskan dan diintegrasikan sehingga bisa meningkatkan daya saing nasional," jelasnya.