KOMPAS.com - Kabupaten Blora akan menjadi lokasi pendirian Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang diinisiasi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).
Sekolah yang didirikan dalam rangka sesarengan mbangun atau bersama membangun sektor peternakan itu rencananya akan dilaksanakan di Desa Palon, Kecamatan Jepon dan Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah.
Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Peternakan IPB Muladno saat menggelar sosialisasi kepada para camat, kepala desa (kades), dan petani peternak di hall atau aula pertemuan Hotel Al-Madina Blora, Jumat (19/8/2022).
Pendirian sekolah peternakan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kesepakatan bersama antara Bupati Blora Arief Rohman dengan Rektor IPB Arif Satria, Jumat (22/7/2022).
Menanggapi maksud baik IPB, Bupati Arief Rohman mengucapkan terima kasih kepada Muladno dan tim yang beranggotakan para dosen IPB Bogor asli Blora yang telah bersedia hadir memberikan ilmu peternakan kepada peternak lokal.
Baca juga: Dinas Peternakan Kembalikan 16 Sapi Milik Peternak di Sumedang yang Sempat Dirampas Ormas
“Pak Kades, dan para peternak yang sudah hadir harus bersungguh-sungguh mengikuti program ini. Nek ra berhasil nanti tak coret (kalau tidak berhasil nanti saya coret). Tidak akan dikasih bantuan program pengembangan peternakan atau lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/8/2022).
Oleh karena itu, Arief kembali meminta agar perangkat daerah dan peternak untuk serius mempelajari ilmu dari IPB.
Apalagi program yang diberikan tersebut berasal dari anggaran IPB dan Kementerian Pertanian (Kementan).
“Untuk itu, modal yang telah diberikan ini kalau bisa nanti kami skema pinjaman bunga rendah. Kalau pinjaman itu ada tanggung jawab mengembalikan. Namun, kalau bantuan pasti habis tidak berkelanjutan,” ucap Arief.
Ia berharap, potensi peternakan sapi di Kabupaten Blora benar-benar bisa berkembang untuk mendorong kesejahteraan para peternak.
Baca juga: Puing Pesawat Diduga Space-X Jatuh di Peternakan Domba di Australia
Sebab, menurutnya, selama ini masih banyak peternak yang beternak hanya sekadar rojo koyo atau untuk tabungan semata. Apabila mereka butuh dana, maka ternaknya dijual begitu saja.
“Padahal kami punya populasi sapi terbesar di Jawa Tengah (Jateng). Kami punya mimpi SPR ini nanti tidak hanya di Kecamatan Jepon dan Japah saja,” imbuh Arief.
Namun, lanjut dia, ke depannya setiap kecamatan bisa memiliki SPR. Oleh karenanya, SPR Jepon dan Japah harus sungguh-sungguh dilaksanakan sebagai contoh awal.
Arief mengaku tertarik dengan SPR karena beberapa tahun lalu mendengar kisah sukses peternakan yang justru berasal dari kabupaten sebelah.
Sementara itu, kata dia, Blora yang memiliki potensi besar justru belum mempunyai SPR.
Baca juga: Peringati HUT Ke-77 RI, Bupati Blora Berkunjung ke Rumah Veteran dan Purnawirawan
“Oleh karena itu ini harus bisa dijalankan dengan baik. Untuk penjualan hulu hilirnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga telah menjalin MoU dengan perusahaan daerah (PD) Dharma Jaya Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta,” tutur Arief.
Untuk diketahui, SPR merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
Dalam lingkup SPR, terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih.
Di samping populasi ternak, terdapat pula sumber daya alam (SDA) lebih untuk kebutuhan hidup ternak, seperti air dan bahan pakan.
Sebagai sekolah peternakan rakyat, SPR menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif.
Baca juga: Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi
Melalui SPR, peternak berskala kecil, baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi, didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen.
Dorongan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.
“Sapinya bisa berkembang dengan baik dan menguntungkan. Kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Jadi, nanti pertanian organiknya juga harus jalan,” ucap Arief.
Ke depan, ia meyakini, pertanian organik akan menjadi produk yang mahal dan banyak dicari orang.
Baca juga: Harvestmind, Sekelompok Anak Muda Perintis Pertanian Organik
Sebelumnya, Guru Besar Peternakan IPB Muladno mengaku senang bisa hadir di Kabupaten Blora.
Menurutnya, Blora memiliki potensi besar. Hal ini membuat pihaknya bersedia untuk membantu pembangunan sektor peternakan di Blora.
“Setelah sejak dua tahun lalu berkomunikasi dengan Pak Bupati Arief, akhirnya kini saya bisa berjumpa langsung dengan beliau di sini. Terima kasih Pak Bupati yang bulan lalu telah menjalin MoU dengan Pak Rektor IPB sebagai dasar program SPR ini,” ucap mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan Kementan itu.
Muladno menilai, peternakan adalah sektor penting untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.
Maka dari itu, kata dia, sudah seharusnya para peternak kecil di pedesaan bisa memperoleh ilmu dan pendampingan untuk mengembangkan usaha mereka.
Baca juga: Gelar Rakor dan Pendampingan, Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Kalbar
“Di Indonesia ini, sebagian besar kebutuhan daging nasional dipenuhi oleh para peternak kecil. Mereka hanya punya sapi dua sampai empat ekor di berbagai daerah,” ujar Muladno.
Sementara itu, lanjut dia, pemilik sapi lainnya dibawahi oleh perusahaan peternakan yang justru beli dari Australia.
Oleh karena itu, apabila Indonesia ingin berdaulat daging, Muladno menyarankan agar peternak di pedesaan diberikan pendampingan untuk berkembang. Salah satunya lewat SPR.
Sebagai pilot project, menurutnya, tahap awal SPR akan dilaksanakan di Desa Palon, Kecamatan Jepon, dan Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah.
“Jadi nanti peternak rumahan ini kami kumpulkan untuk belajar bersama, sekaligus praktik, agar peternak bisa ikut membangun industri peternakan di wilayahnya sendiri,” jelas Muladno.
Baca juga: Kasus Flu Burung Ditemukan Lagi di AS, Industri Peternakan Diminta Waspada
Untuk pembiayaan program tersebut, kata dia, pihaknya dan Kementan akan membantu.
Sementara itu, untuk pelaksanaannya akan dicarikan skema pinjaman bunga rendah, seperti yang pernah disampaikan Bupati Arief.
Sebagai langkah lebih lanjut, Muladno meminta satu koordinator pelaksanaan pembentukan SPR berasal dari Desa Palon dan Desa Pengkolrejo.
“Di dekat Blora ini juga ada SPR yang masih terus berjalan dan berkembang dengan baik, yaitu di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya Kecamatan Kasiman. Mungkin nanti kami bisa melihat, belajar ke sana terlebih dahulu,” ucapnya.
Baca juga: Jelang Tahun Politik, KPU Jabar Lakukan Sosialisasi Kepemiluan untuk Para Pelajar
Sebagai informasi, sosialisasi yang dibuka oleh Bupati Arief itu dilanjutkan dengan paparan dan diskusi teknis tentang SPR hingga foto bersama.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Bupati (Wabup) Tri Yuli Setyowati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, serta Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan beserta jajarannya.