Tekan Inflasi, Pemkab Bandung Barat Alokasikan 100 Ton Beras Murah di 5 Titik Pasar 

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggandeng Badan Urusan Logistik (Bulog) menggelar Operasi Pasar Beras Murah dengan alokasi hingga 100 ton beras yang akan disebar di lima titik di Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar).

Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latief mengatakan, gelaran pasar murah itu merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingkat inflasi sebagaimana program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Alhamdulillah PT Bulog men-support program ini dengan memberikan alokasi beras hingga 100 ton beras yang harganya jauh di bawah pasaran," ujarnya di Kecamatan Cipeundeuy, Jumat (10/11/2023).

Arsan menjelaskan, Operasi Pasar Beras Murah dilakukan untuk menekan tingkat inflasi imbas melonjaknya harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok yang belakangan ini terjadi. 

Baca juga: Jaga Ketertiban Lingkungan Tanpa Jam Kerja, Linmas Bandung Barat Akan Dapat Insentif pada 2024

Tingginya harga kebutuhan pokok, seperti beras yang menyentuh harga Rp 15.000 per kilogram (kg) dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya angka inflasi di Kabupaten Bandung Barat.

Pada Operasi Pasar Beras Murah ini Pemkab Bandung Barat menjual setiap paket beras seberat 5 kg dengan harga Rp 50.000 atau pemberian subsidi Rp 20.000 dari pemerintah untuk setiap paketnya.

Arsan berharap, gelaran Operasi Pasar Murah tersebut membantu masyarakat agar dapat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Dia berharap, dengan harga yang stabil, tingkat inflasi tidak lagi merangkak naik.

"Terima kasih kepada Bulog yang telah memberikan alokasi 100 ton beras berkualitas baik dengan harga yang terjangkau untuk kegiatan ini," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (11/11/2023).

Adapun Kecamatan Cipeundeuy menjadi titik pertama gelaran Operasi Pasar Beras Murah dengan kuota mencapai 1.440 paket beras. 

Baca juga: Pj Bupati Bandung Barat Siapkan Anggaran Rp 60 Miliar untuk Atasi 3 Persoalan Pokok hingga Akhir 2023

Pasar murah pertama itu ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang tercatat dalam keluarga penerima manfaat (KPM) di 12 Desa.

"Dengan demikian, keberadaan pemerintah dapat lebih dirasakan masyarakat, karena berbagai bahan kebutuhan pokok bisa didapatkan dengan mudah dan murah," papar Arsan.