Sumsel Dikenal Jadi Daerah Zero Conflict, Pj Gubernur Minta Dukungan TNI Amankan Pilkada 2024

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan, Sumsel selama ini dikenal sebagai daerah yang zero conflict. 

“Ini adalah pengakuan dari berbagai pihak. Sumsel juga merupakan daerah yang toleran dan aman. Contoh saja pemilihan umum (pemilu) yang telah berlangsung sebelumnya berlangsung dengan aman," ujarnya lewat siaran pers, Rbau (15/5/2024).

Dia mengatakan itu saat menerima audiensi dari Staf Ahli Tingkat III Bidang Politik dan Keamanan Nasional (Polkamnas) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Siswoto beserta jajaran di Griya Agung, Palembang, Sumsel, Selasa (14/5/2024).

Untuk itu, Fatoni meminta dukungan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumsel, terutama pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada November 2024.

"Kita terus menjaga wilayah Sumsel ini tetap kondusif dengan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel  dan berkomunikasi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing untuk menjaga kondisi ini,” ucapnya.

Baca juga: LKPD 2023 Resmi Dirilis, Provinsi Sumsel Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

Fatoni mengatakan, Sumsel merupakan induk dari sejumlah provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yakni Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung. 

Selain itu, Sumsel juga menjadi pusat perkantoran bagi berbagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya.

Fatoni menambahkan, hubungan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bersama Forkopimda Sumsel selama ini terbina dengan baik. 

Kemudian, koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 di Sumsel pun telah dilakukan.

Pada kesempatan yang sama, Siswoto mengatakan, audiensi itu dilakukan atas perintah Panglima TNI terkait kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi Pilkada 2024. 

Kunjungan Siswoto dan rombongan juga dilakukan untuk mengumpulkan data terkait pembuatan kajian tentang kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Sumsel.

Baca juga: Amankan Pilkada 2024, Pemprov Sumsel Anggarkan Rp 190,1 Miliar untuk TNI dan Polri

"Kami ingin mempersiapkan bagaimana pilkada yang akan dilaksanakan akhir 2024 ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada konflik dan tercapai keamanan. Kemudian, nanti akan timbul kebijakan apa yang akan diambil," katanya.