Amankan Pilkada 2024, Pemprov Sumsel Anggarkan Rp 190,1 Miliar untuk TNI dan Polri

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan, kolaborasi bersama antar-pemangku kepentingan sangat penting untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak mendatang.

Kesuksesan tersebut pernah dibuktikan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Februari 2024. 

"Alhamdulillah, semua agenda demokrasi pilpres dan pileg sudah berjalan dengan baik dan lancar di Sumsel. Ini semua berkat kerja sama, kekompakan, dan komitmen kita bersama-sama," ucapnya.

Dia mengatakan itu dalam acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Sumsel 2024. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: BPS: Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,06 Persen, Jumlah Angkatan Kerja Naik dan Pengangguran Turun

Fatoni mengatakan, pembiayaan pelaksanaan pilkada berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah masing-masing. 

Oleh karena itu, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu memberikan hibah kepada pihak penyelenggara, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai pihak yang diberi tugas mengamankan jalannya pesta demokrasi.

Fatoni mengatakan, pada kesempatan itu, pihaknya melaksanakan hibah kepada TNI dan Polri karena NPHD kepada KPU dan Bawaslu sudah dilaksanakan pada akhir 2024. 

“Alhamdulillah bisa dilaksanakan serentak. Itu penandatanganan serentak pertama di Indonesia," jelasnya dalam siaran pers.

Untuk diketahui, besar anggaran pengamanan Pilkada 2024 di Sumsel untuk TNI sebesar Rp 20 miliar dan Polri sebesar Rp 51,345 miliar. 

Baca juga: Diantisipasi, Gangguan Pembangunan 23 Proyek Nasional di Sumsel

Sementara itu, anggaran pihak penyelenggara untuk KPU Provinsi sebesar Rp 234,545 miliar dan Bawaslu Provinsi sebesar Rp 72,956 miliar.

"Kalau kami melihat total keseluruhan, TNI dan Polri di Sumsel termasuk kabupaten/kota sebesar Rp 54,439 miliar dan untuk Polri sebesar Rp 135,714 miliar,” katanya. 

Fatoni mengatakan, anggaran tersebut untuk pelaksanaan pilkada, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. 

Pentingnya pengamanan

DOK. Humas Pemprov Sumsel Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni dalam acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Sumsel 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/5/2024).

Lebih lanjut, Fatoni mengatakan Pilkada serentak se-Indonesia baru pertama kali dilaksanakan pada 2024. 

Dia meyakini pilkada kali ini dapat berjalan dan sukses karena rakyat Indonesia sudah terbiasa dalam mengikuti jalannya pemilu.

Baca juga: Capaian Keuangan Sumsel, Nilai Ekspor 503,09 Juta Dollar AS hingga NTUP Naik 1,5 Persen 

“Meskipun sudah terbiasa, tahun ini harus lebih fokus dan serius lagi karena seluruh provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan kegiatan ini secara bersamaan,” katanya,

Dia pun mengajak semua pihak menjaga iklim kondusif untuk agenda besar  yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang tersebut. 

“Iklim kondusif sangat penting agar seluruh aktivitas yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Itu menjadi modal utama kami dalam menjalankan tugas-tugas," ujar Fatoni.

Fatoni menambahkan, penandatanganan NPHD pengamanan pilkada kali ini menjadi tonggak baru bagi daerah.

Sebab, seluruh daerah bersama-sama menunjukkan komitmen menjalankan tanggung jawab mewujudkan pilkada di Sumsel berjalan lancar, aman, dan tertib.

Baca juga: Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kanada Perkuat Kerja Sama Tangani Perubahan Iklim lewat Sektor Pertanian

"Pak Ketua KPU Sumsel juga selalu menyampaikan bahwa kita bertekad pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Sumsel akan menjadi percontohan bagi daerah lain," tuturnya.

Fatoni juga mengatakan, penandatangan NPHD itu menunjukkan komitmen bersama daerah, kekompakan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kekompakan KPU, Bawaslu, dan seluruh instansi vertikal dan stakeholder di Sumsel. 

Adapun prosesi penandatanganan NPHD provinsi dilakukan antara Fatoni dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya M Naudi Nurdika dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumsel A Rachmad Wibowo. 

Kemudian, penandatanganan NPHD NPHD untuk bupati/wali kota dilakukan masing-masing Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) kabupaten/kota. 

Baca juga: Polda Sumsel Turun Tangan, Jadi Mediator Konflik Sengketa Lahan