KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan ( Sumsel) Agus Fatoni menerima audiensi dari Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Regional 7 Sumbagsel dan Perwakilan Bank Indonesia ( BI) Sumsel di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Jumat (16/2/2024).
Dalam pertemuan itu, baik OJK maupun BI Sumsel, menjelaskan berbagai program terkait pembangunan ekonomi daerah yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumsel.
Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan, OJK akan melaksanakan kick off Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di gedung OJK Sumsel, pada Senin (26/2/2024).
Kampanye Gernas BBI dan BBWI 2024 bertema “Produk Lokal Berinovasi” itu akan diisi dengan berbagai kegiatan, seperti seminar dan pameran.
Baca juga: Pemilu Berjalan Kondusif, Pj Gubernur Sumsel Ajak Masyarakat Jaga Ketertiban hingga Pilkada
"Kampanye utamanya (dilaksanakan) oleh OJK dan didukung oleh pemerintah daerah. Kami menargetkan pada 2024, BBI dapat mencapai Rp 50 miliar per provinsi, dan BWI mencapai 13,2 juta perjalanan di daerah,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com.
Kepala Perwakilan BI Sumsel Ricky Perdana Gozali mengatakan, pihaknya akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Rakor ini akan membahas sektor perkebunan kelapa sawit.
Untuk diketahui, saat ini, terdapat kredit sebesar lebih kurang Rp 15 triliun yang dinikmati oleh petani kelapa sawit, termasuk petani plasma ataupun swadaya.
Selain Rakor TPAKD, BI Sumsel bersama OJK juga memiliki program lain yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu pembukaan satu rekening satu pelajar di kabupaten/kota, seribu rekening bagi disabilitas, dan ekosistem keuangan inklusif dengan pemilihan desa wisata.
Baca juga: RTRW Jadi Acuan untuk Pembangunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sumsel
Tak hanya itu, terdapat pula program monitoring dan evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) dengan melakukan roadshow ke berbagai kabupaten/kota di Sumsel, serta program literasi keuangan.
"Kami mengharapkan dukungan Bapak Gubernur dalam kampanye program ini. Misalnya, dengan menerbitkan surat edaran penggunaan produk lokal dan belanja produk lokal. Bisa juga dengan penggunaan logo BBI di setiap kegiatan. Mempromosikan produk lokal dan wisata lokal,” ucap Ricky.
Ricky melanjutkan, BI Sumsel juga mempunyai program harvesting usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk 100 pelaku UMKM per kabupaten/kota pada Mei 2024 yang bertepatan dengan Festival Sriwijaya. Nantinya, akan dipilih 30 UMKM per kabupaten/kota untuk mengikuti program tersebut.
Selain itu, BI Sumsel pun ikut berpartisipasi dalam upaya pengendalian harga pangan melalui program "GSM Goes To School" yang pelaksanaannya akan dipusatkan di Jakabaring, Palembang, Minggu (25/2/2024).
"Kegiatan ini akan kami persiapkan sebaik mungkin dan lengkap. Rencananya, mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perbankan, dan seribu siswa. Kami juga akan memberikan bibit cabai secara simbolis,” jelasnya.
Ricky mengatakan, Provinsi Sumsel juga terpilih oleh Kementerian Keuangan sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Kamis (29/2/2024).
Agus Fatoni mengatakan bahwa pihaknya mendukung setiap program yang dilakukan OJK dan BRI, termasuk Gernas BBI dan BBWI.
Menurut Fatoni, program tersebut sangat baik dan dapat memajukan perekonomian daerah serta sejalan dengan berbagai gerakan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Sumsel secara serentak dan masif.
Baca juga: Turunkan Angka Kemiskinan, Pemprov Sumsel Inisiasi Ribuan Bedah Rumah di 17 Kabupaten/Kota
"Kami sudah meluncurkan Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel dan Gerakan Pasar Murah Serentak. Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan Gerakan Bedah Rumah Serentak, Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak, dan Gerakan Bantuan Stunting Serentak,” jelas Fatoni.
Pelaksanaan gerakan secara serentak itu bukanlah tanpa sebab. Fatoni mengatakan, dengan dilaksanakan secara serentak dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, berbagai gerakan tersebut akan lebih terasa manfaatnya kepada masyarakat serta program prioritas dapat terlaksana.
"(Oleh karena itu, saat ini,) kami sedang mengumpulkan (program) corporate social responsibility (CSR) dari berbagai instansi swasta untuk melakukan program kerja secara serentak,” ucap Fatoni.