Turunkan Angka Kemiskinan, Pemprov Sumsel Inisiasi Ribuan Bedah Rumah di 17 Kabupaten/Kota

KOMPAS.com -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menginisiasi program bedah rumah serentak di 17 kabupaten/kota.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini meliputi atap, lantai dan dinding (aladin). 

“Program bedah rumah serentak itu digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78,” ungkapnya.

Dia mengatakan itu saat memimpin Rapat Persiapan Kegiatan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel secara virtual di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (12/4/2024). 

Program tersebut akan dirangkaikan dengan peluncuran gerakan pemberian bantuan sanitasi se-Sumsel dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Baca juga: Sumsel Catat Deflasi 0,08 Persen pada Awal 2024, Pj Gubernur: GPISS Terbukti Nyata Kendalikan Tekanan Inflasi 

Untuk diketahui, berdasarkan data yang sudah terhimpun dari masing-masing kabupaten/kota, program bedah rumah berjumlah 6.089 unit, sedangkan untuk sanitasi berjumlah 6.506 unit. 

Namun dari data tersebut masih bisa bertambah hingga pada saat pelaksanaan launching bedah rumah dan sanitasi WC.

“Ini kalau kita lihat dari data ini saja, Bapak Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) sudah bisa menghitung angka ini, dari sekian bedah rumah udah bisa turun kemiskinan ekstrem sudah berapa persen,” ujarnya dalam siaran pes. 

Fatoni mengimbau bupati maupun wali kota (walkot) untuk menyampaikan dalam forum tersebut berapa tota rumah yang akan dibedah.

“Selain bedah rumah, Bapak/Ibu bupati/wali kota juga menyiapkan bantuan sanitasi berupa kloset atau perbaikan WC di kabupaten/kota masing-masing,” ucapnya.

Baca juga: Pj Gubernur Sumsel Dorong IIPK Sukseskan Program Pemerintah, dari Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem

Bantuan sanitasi akan diberikan secara simbolis oleh Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat Tri Tito Karnavian. 

“Kita harus sambut, kita harus meriahkan gerakan pemberian bantuan sanitasi Ibu Ketua Umum TP-PKK dan kita meriahkan dengan bedah rumah dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Terlebih, kata Fatoni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengarahkan pemprov dan pemerintah kabupaten/kota memberikan bantuan sanitasi dalam bentuk pembangunan WC. 

“Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota, ada arahan dari Pak Mendagri agar kita memperbaiki sanitasi dan WC di Provinsi Sumsel karena toilet adalah cerminan kita,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika toilet bagus, berarti rumah tersebut bagus. Hal yang sama juga berlaku jika toilet kantor bersih, berarti orang di kantor itu bersih.

Baca juga: Pertama di Indonesia, Pj Gubernur Sumsel Kendalikan Inflasi lewat GPISS

“Oleh karena itu, biar cepat dirasakan, Bapak/Ibu segera bergerak saja. Nanti secara simbolisnya akan ada launching dan penyerahan Ibu Ketua Umum TP PKK Pusat,” ujar Fatoni.

DOK. Pemprov Sumsel Rapat Persiapan Kegiatan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel secara virtual di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (12/4/2024).

Fatoni mengatakan dalam pelaksanaan program bedah rumah akan didanai dari APBD, APBN atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR, corporate social responsibility (CSR) BUMN/BUMD maupun swasta dan Baznas yang beroperasi di masing-masing wilayah.

Pada kesempatan itu, Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto menyebutkan, BPS Sumsel telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel pada 2023, yakni pada level 5,08 persen.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai mereka yang hidup setara dengan Rp 11.571,21 per kapita per hari atau Rp 351.957, 40 per kapita per bulan.

“Program dari bedah rumah ini tadi saya lihat Pak Gubernur cukup banyak, ya. Kalau kita coba, nah, tadi itu hampir ribuan,” ungkapnya.

Baca juga: BPS: Perekonomian Sumsel Tumbuh 5,08 Persen, Tertinggi Ke-12 Se-Indonesia.

Wahyu berharap, meskipun agenda itu dijalankan pada Mei, program tersebut bisa mulai bertahap dilaksanakan mulai Februari ini.

“Ini agar program-program itu yang memang sudah diterima masyarakat, ya. Harapannya bisa juga tercatat BPS,” ujarnya.