KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS).
Kegiatan tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengendalian inflasi yang diinisiasi Fatoni.
"Kegiatan ini baru pertama kali digelar di Indonesia, dalam rangka meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kendali agar bisa memberikan manfaat yang lebih maksimal," ucapnya di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Palembang, Kamis (1/2/2024).
Selain GPISS, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan juga memiliki program Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel.
Gerakan yang berwujud operasi pasar murah tersebut berlangsung di 17 kabupaten/kota se-Sumsel secara serentak.
Fatoni mengatakan, pihaknya akan mengintensifkan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah serentak di seluruh daerah.
Baca juga: Pj Gubernur Sumsel Dorong IIPK Sukseskan Program Pemerintah, dari Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem
“Seminggu tiga kali, yakni Senin, Selasa, dan Kamis. Jadi, silakan masyarakat datang ke pasar murah yang digelar Provinsi dan Kabupaten/Kota," katanya dalam siaran pers, Sabtu (3/1/2024).
Fatoni pun mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke Operasi Pasar Murah yang digelar di kabupaten/kota se-Sumsel.
Dia menyebutkan, operasi tersebut telah dilakukan setahun lalu dan akan diteruskan setiap Senin, Selasa, dan Kamis.
“Jadi, silakan kepada seluruh masyarakat setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis datang ke pasar murah yang digelar provinsi, kabupaten, dan kota serentak. Semua harganya murah karena subsidi,” ujarnya.
Masyarakat yang hendak berbelanja kebutuhan pokok di luar hari Senin, Selasa, dan Kamis juga dapat datang ke Toko Kebutuhan Pokok (Kepo).
Toko tersebut merupakan milik provinsi, kabupaten, kota yang bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan berbagai instansi lainnya.
“Jadi semuanya murah. Toko Kepo khusus untuk bahan pokok murah di toko yang hadir setiap hari,” ucapnya.
Fatoni mengatakan, gerakan serentak tersebut perlu dilakukan agar hasilnya lebih dirasakan, efektif, dan tepat sasaran.
“Jadi lebih sporadis, tidak sendiri-sendiri, tidak terpisah-pisah, semuanya terkoordinasi dan terkendali,” katanya.
Dia berharap, semua harga pokok dapat lebih terkendali agar masyarakat tidak panik dan semua kebutuhan pokok terpenuhi.
Selain itu, Fatoni juga akan menggencarkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
Baca juga: Dilaporkan Palsukan Dokumen, Mantan Gubernur Sumsel Angkat Bicara
Dia mengajak masyarakat mau menanam bahan-bahan pokok dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan sekitar kebun di sekolah.
“Semua akan terus kami lakukan untuk mengendalikan inflasi yang ada di Sumsel,” ujar Fatoni.
Sebagaimana diketahui, Fatoni meluncurkan GPISS pada Senin (29/1/2024). Program ini melibatkan pemerintah daerah (pemda) se-Sumsel, dinas terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi vertikal terkait.
Selain GPISS, Pemprov Sumsel juga memiliki program Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel. Operasi Pasar Murah ini berlangsung di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel secara serentak.
Sebelum diluncurkan secara resmi, Operasi Pasar Murah diselenggarakan sejak akhir 2023 lalu, pada hari Senin, Selasa dan Kamis setiap minggunya.
Pada kesempatan itu, Fatoni berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan tersebut bersama se-Sumsel, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, aparatur sipil negara (ASN), dan masyarakat.
Baca juga: Langkah Pemprov Sumsel Tekan Jumlah Titik Panas Karhutla Dipuji BMKG
“Saya juga ucapkan terima kasih kepada bupati/wali kota, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharmawangsa, dan organisasi wanita lain yang telah bersama-sama ikut mendukung dan melaksanakan kegiatan hari ini,” ucapnya.
Dia juga berterima kasih kepada BUMN, BUMD, perbankan, dunia usaha, seluruh instansi vertikal, terutama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota serta seluruh pihak termasuk sekolah, remaja, tokoh muda, dan masyarakat yang bergerak dalam melaksanakan pengendalian inflasi.