Gubernur Herman Deru: Sumsel Duduki Posisi Ketiga Provinsi Angka Stunting Terendah

KOMPAS.com- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, pihaknya dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel telah berkolaborasi selama beberapa tahun terakhir untuk menekan angka stunting di provinsi ini.

"Kami duduk bersama untuk mengidentifikasi angka stunting di Sumsel yang saat itu mencapai 24,8 persen. Terima kasih atas kerja kerasnya sehingga kini Sumsel menduduki posisi ketiga sebagai provinsi dengan angka stunting paling rendah," kata Herman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/9/2023).

Hal tersebut dikatakan Herman Deru usai meresmikan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Sofyan Antonius, di Griya Agung, Palembang, Sumsel, Senin (11/9/2023).

Menurutnya, terdapat satu kendala utama dalam penanganan stunting, yakni penempatan sumber daya manusia (SDM) yang dinilai kurang efektif.

Baca juga: Herman Deru Harap Irigasi di Sumsel Mampu Tingkatkan Produktivitas Petani hingga 3 Kali Tanam Per Tahun

Oleh karenanya, kata dia, penyusunan ulang bersama Kepala BPKP diperlukan untuk menyamakan pandangan antarpihak.

"Hal ini dilakukan agar kedua pihak bisa satu frekuensi. Saya yakin seluruh bupati/wali kota ingin menurunkan kemiskinan di wilayahnya," ucap Herman.

Dalam kesempatan tersebut, Herman meminta agar BPKP Sumsel ikut serta mengawal Universal Health Coverage (UHC) di Sumsel.

Pemprov Sumsel akan menjalankan program Berobat Pakai KTP (Berkat) yang bertujuan untuk memberi fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Anggran Berkat berasal dari dana talangan untuk warga yang belum ter-cover UHC.

"Saya yakin keterlibatan BPKP akan meningkatkan efektivitas pengawalan dan pengawasan UHC," tutur Herman.

Baca juga: Lewat Seminar Penataan Ruang, Pemprov Sumsel Dorong Pembangunan Tata Ruang Berkualitas

Kepala BPKP Republik Indonesia (RI) Muhammad Yusuf Ateh melalui Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang mengapresiasi Gubernur Sumsel atas pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sumsel.

Melalui Salamat, Yusuf mengatakan harapannya agar Kepala BPKP Sumsel dapat diterima sebagai mitra kerja dan dapat meningkatkan kerja sama antara BPKP dan Pemprov Sumsel.

"Kegiatan ini menunjukkan komitmen seluruh aparat Pemprov Sumsel dalam bersinergi untuk mengemban amanah yang berintegritas, akuntabel, dan fokus melayani masyarakat," ucapnya.

Sebagai informasi, agenda prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumsel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 mengusung visi "Sumsel Maju Untuk Semua".

Dalam pelaksanaannya, Herman menjalankan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) secara serentak pada 2 Desember 2021 di wilayah Sumsel untuk meminimalisasi kerawanan pangan dan permasalahan stunting.

Baca juga: Buka Jambore Kader Kesehatan Sumsel, Gubernur Herman Deru Tegaskan Pentingnya Sosialisasi BHD

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat, rata-rata persentase stunting di Indonesia adalah 24,4 persen. Sementara itu, pada 2021 angka stunting Sumsel mencapai 24,8 persen dan turun menjadi 18,6 persen pada 2022.

Sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Sumsel telah mengalokasikan anggaran belanja hibah pemilu dan pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan total ratusan miliar pada 2023-2024.

Oleh karena itu, BPKP Sumsel bersama KPU dan Bawaslu Sumsel melakukan identifikasi risiko untuk mengantisipasi terjadi permasalahan seperti kecurangan anggaran.

Lebih lanjut, BPKP akan melaksanakan pengawasan internal melalui Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemda Tahun 2023 sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintah dalam pengawalan akuntabilitas perencanaan keuangan dan pembangunan.

Kegiatan tersebut ditujukkan untuk membantu setiap kepala daerah di Sumsel untuk merencanakan dan menganggarkan RPJMD secara lebih efektif.

Baca juga: Fokus Optimalkan Penanganan Stunting di Sumsel, Gubernur Herman Deru: Kita Tidak Boleh Lalai

"Manajemen pemerintahan yang input oriented harus berubah menjadi result oriented. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat mengukur potensi capaian, efektivitas, dan efisiensi di tiap sektor serta memberi rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan anggaran pemda," jelas Herman.

Adapun acara pengukuhan Kepala BPKP Sumsel dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel Anita Noeringhati, Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang (Lanud SMH Palembang) Sigit Gatot Prasetyo, perwakilan Panglima Kodam (Pangdam) II Sriwijaya Fredian Prabawa, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Erni Zunilah, serta sejumlah bupati dan wali kota di Sumsel.