Buka Jambore Kader Kesehatan Sumsel, Gubernur Herman Deru Tegaskan Pentingnya Sosialisasi BHD

KOMPAS.com- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengatakan, kegiatan Sosialisasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) 2023 yang dilaksanakan di Jambore Kader Kesehatan Provinsi Sumsel sangatlah penting.

Pasalnya, melalui sosialisasi BHD para kader kesehatan harus cermat dalam mengantisipasi kasus henti napas yang terjadi di lingkungan setempat. Selain itu, pertolongan henti napas juga perlu diajarkan kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dikatakan Hermen Deru saat bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumsel Feby Deru membuka Jambore Kader Kesehatan Provinsi Sumsel di Gedung Asrama Haji Palembang, Sumsel, Rabu (6/9/2023).

"BHD ini tampaknya sederhana dan sepele. Namun, perlu ada kemampuan untuk memberi pertolongan BHD, sehingga kalau tiba tiba orang di sekitar kita mengalami henti napas, kita dapat sigap melakukan pertolongan pertama," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Kebakaran Lahan di Sumsel Meluas, Kualitas Udara di Palembang Tidak Sehat

Oleh karena itu, Herman Deru mengimbau agar sosialisai ini dapat disebarkan ke masyarakat luas melalui rekaman video sebagai bahan pembelajaran bagi kader kesehatan di 17 kabupaten dan kota di Sumsel.

Menurutnya, BHD sangatlah penting sebagai pertolongan pertama. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kefatalan, seperti kerusakan permanen otak akibat oksigen yang terputus dalam jangka waktu 4-10 menit.

Herman menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumsel (Pemprov Sumsel) telah berupaya keras untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program Pembangunan Kesehatan di Sumsel.

Adapun beragam indikator kesehatan yang turun secara signifikan di Sumsel, salah satunya stunting. Pada 2022, angka stunting di Sumsel menurun hingga 18,6 persen dan lebih rendah dari angka stunting nasional, yakni 21,6 persen.

Baca juga: Tanam Ganja Dalam Ember untuk Konsumsi Pribadi, Pemuda di Sumsel Ditangkap

"Pencapaian ini atas kerja sama seluruh elemen di Sumsel, terutama para kader kesehatan, seperti kader posyandu. Sehingga saya mengapresiasi dedikasi dan pelayanan ibu/bapak sekalian," tutur Herman.

Sejak 2019, Pemprov Sumsel telah menetapkan anggaran untuk pembangunan kesehatan masyarakat. Anggaran tersebut tersebar di TP PKK, Karang Taruna, dan Posyandu setiap desa/kelurahan di Sumsel.

Hal itu dilakukan untuk melengkapi fasilitas teknologi kesehatan posyandu yang memenuhi standar, seperti timbangan digital antropometri untuk memantau pertumbuhan bayi.

DOK. Pemprov Sumsel Kader Kesehatan Posyandu Sumsel dalam Jambore 2023

Baca juga: Audiensi dengan Pupuk Indonesia, Herman Deru: Kuota Pupuk di Sumsel Cukup, tetapi Petani Masih Kekurangan

"Ini upaya dari kami untuk membangkitkan kembali posyandu. Di era ini, posyandu seperti tertinggal dan terbengkalai, sementara posyandu adalah garda terdepan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan," jelas Herman.

Pada kesempatan itu, Herman menjelaskan pentingnya mengubah mindset konsumen menjadi produsen bagi para kader kesehatan. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengatasi kenaikan harga pangan.

"Legacy ini sangat penting. Melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kita dapat menekan angka stunting dan berada di posisi ke 10 di antara provinsi lain," kata Herman.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Sosialisasi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dr Trisnawarman mengatakan, Jambore Kader sebagai wujud apresiasi, silaturahmi, dan bertukar informasi bagi pada kader kesehatan.

Pelaksanaan Jambore Kader Kesehatan Sumel ini pun, kata dia, sebagai upaya Pemprov Sumsel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berkualitas, serta melatih kecakapan kader dalam menjalankan perannya.

Baca juga: Gubernur Herman Deru Minta Masyarakat Maknai HUT RI sebagai Motivasi untuk Berkarya bagi Bangsa

Pada acara tersebut, kader kesehatan akan dibekali ilmu dalam memberi bantuan darurat seperti henti napas melalui BHD.

Herman mengarahkan, peralatan posyandu harus diperbarui, seperti alat pengukur bayi tidak diperbolehkan menggunakan Dacin.

Senada dengan Gubernur Sumsel, larangan penggunaan alat ukur Dacin kini diterapkan menjadi kebijakan nasional oleh Kementerian Kesehatan.

"Tujuan Jambore ini untuk meningkatkan wawasan para kader kesehatan dalam penyelenggaraan posyandu. Dengan ini, harapannya dapat membangun keterampilan dan motivasi para kader agar semakin baik dalam menjalankan perannya," jelasnya.

Untuk diketahui, Jambore Kader Kesehatan Sumsel ini dihadiri oleh 1.050 kader kesehatan atau posyandu. Dari jumlah ini, 902 kader berasal dari Kota Palembang.

Baca juga: Herman Deru Apresiasi Bantuan Forkopimda dalam Pembangunan di Sumsel

Dalam kegiatan yang berlangsung sejak 5-8 September 2023, para kader dilatih oleh 100 orang instruktur yang terdiri dari golongan dokter dan perawat bersertifikat Basic Trauma Caridac Life Support (BTCLS).

Para instruktur tersebut berasal dari Public Safet Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Palembang; Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (Hipgabi) Sumsel; Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Insentif (Perdatin) Sumsel; Yayasan Jantung Indonesia Sumsel; dan Himpunan Perawat Critical Care Indonesia (Hipercci) Sumsel.

Adapun Jambore tersebut dihadiri oleh para undangan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) Sumsel, dinas kabupaten dan kota perwakilan pemenang lomba posyandu di tingkat provinsi Sumsel, desa dan kelurahan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Sumsel. tim fasilitas pelayanan kesehatan Sumsel, Dunia Usaha Peduli Kesehatan, serta Palang Merah Indonesia (PMI).

Tak hanya dihadiri lembaga kesehatan, acara Jambore juga dihadiri oleh beberapa pejabat seperti, Wakil Ketua TP PKK Sumsel Fauziah Mawardi Yahya, Ketua Perdatin Sumsel dr Zulkifli, serta sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumsel.