Fokus Optimalkan Penanganan Stunting di Sumsel, Gubernur Herman Deru: Kita Tidak Boleh Lalai

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel kian masif melakukan percepatan dan pengoptimalan penurunan angka stunting di wilayahnya. Hal ini salah satunya dilakukan dengan mengevaluasi upaya yang telah digerakkan dalam penurunan angka stunting selama ini.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa wilayahnya adalah bintang dalam percepatan penurunan stunting.

"Sumsel ini memang bintang dalam percepatan penurunan stunting. Tapi kita tidak boleh lalai. Evaluasi harus dilakukan sehingga upaya penurunan stunting ini dapat lebih meningkat," kata Herman Deru dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/9/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru saat membuka Rapat Telaah Tengah Tahun Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Angka Stunting Tingkat Provinsi Sumsel di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Sumsel, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Sekolah Berlakukan PJJ Selama KTT ASEAN, Disdik DKI Evaluasi 3 Jam Sekali

Menurutnya, evaluasi dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi untuk mencapai target penurunan stunting pada 2023.

"Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), stunting di angka 20 persen. Tapi angka stunting di Sumsel saat ini sudah di bawah angka itu, yakni 18,6 persen," tutur Herman Deru.

Kendati demikian, lanjut dia, Sumsel masih harus mengejar target yang diberikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan stunting sebesar 4 persen.

"Presiden (Jokowi) memberi target Sumsel untuk menurunkan stunting sebesar 4 persen. Namun kami harus berupaya untuk menurunkan stunting ini minimal 5 persen," imbuh Herman Deru.

Untuk diketahui, serapan dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Sumsel untuk penanganan stunting saat ini masih di angka 15 persen.

Baca juga: Cegah Stunting, TeleCTG Bersama JICA Kembangkan Telemedicine

Herman Deru menjelaskan, hal itu terjadi karena pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) belum memahami sepenuhnya petunjuk dan teknis penggunaan anggaran tersebut.

"DAK yang dikucurkan sebesar Rp 38 miliar yang tersebar di kabupaten dan kota. Kami berharap ada petunjuk dan teknis penggunaannya sehingga penggunaan dana itu nantinya tidak menjadi bumerang yang justru membawa permasalahan hukum," tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Herman Deru mengusulkan serapan DAK agar dibelanjakan oleh pemerintah pusat sehingga bantuan yang diberikan ke daerah hanya berupa barang.

"Diganti bahan makanan untuk pemenuhan gizi masyarakat mungkin dirasa lebih baik sehingga pemerintah daerah (pemda) nantinya hanya membagikannya untuk masyarakat yang berhak," ujarnya.

Baca juga: 12 Pemda yang Sudah Umumkan Formasi PPPK di Seleksi CASN 2023

Evaluasi upaya pemda

Pada kesempatan itu, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Ahli Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Widwiono mengatakan, rapat telaah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan angka stunting.

"Rapat ini sebagai langkah untuk mengevaluasi program Bangga Kencana dan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Sumsel. Dari hasil ini, kami dapat menyusun strategi untuk memaksimalkan upaya tersebut," imbuhnya.

Widwiono berharap, pemda juga dapat terus memaksimalkan penggunaan DAK percepatan penurunan angka stunting.

Baca juga: Stunting Tak Terjadi Tiba-tiba, Prosesnya Berlangsung Sejak Ibu Masih Muda

"Sampai Juli 2023, DAK ini baru terserap 15 persen. Padahal idealnya di angka 60 persen. Kami harapkan ini terus dimaksimalkan. Namun, penanganan stunting di Sumsel sejauh ini sudah sangat baik," ucapnya.

DOK. Humas Pemprov Sumsel Gubernur Sumsel Herman Deru saat memberikan penghargaan kepada beberapa pihak yang telah berkontribusi dalam menekan angka stunting di Sumsel usai membuka Rapat Telaah Tengah Tahun Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Angka Stunting Tingkat Provinsi Sumsel di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Sumsel, Rabu (6/9/2023).

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga mengukuhkan Badan Asuh Anak Stunting di Sumsel dan Pengurus Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sumsel.

Pengukuhan tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting di Sumsel.

Selain itu, Herman Deru juga memberikan penghargaan kepada beberapa pihak yang telah berkontribusi dalam menekan angka stunting di Sumsel.

Baca juga: Percepat Penurunan Stunting, BKKBN dan HIPMI Kerja Sama

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Mediheryanto, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jenderal Perbendaharaan Sumsel Lydia Kurniawati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel, para bupati dan wali kota, serta sejumlah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten dan kota.