Pemprov Sumsel Dukung Implementasi Net Zero Emission 2060 di Wilayahnya

KOMPAS.com - Sekretarias Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) Supriono mengatakan, pihakya sangat mendukung implementasi dari komitmen Net Zero Emission (NET) 2060 di Sumsel.

Hal tersebut dikatakan Supriono selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel saat membuka  Forum Dialog Sosial Transisi Energi Berkeadilan, di The Alts Hotel Palembang, Sumsel, Selasa (8/8/2023).

Adapun forum yang diselenggarakan International Labour Organization (ILO) Country Office for Indonesia and Timor Leste bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2023.

Forum tersebut merupakan bagian dari konsorsium Proyek Global Innovation Regional for a Just Energy Transition (IKI-JET). Rangkaian kegiatan saat ini adalah mengadakan dialog sosial bagi konstituen yang berkaitan dengan sektor pertambangan batu bara.

Lebih lanjut, Supriono mengatakan, guna merencanakan dan mempersiapkan transisi menuju sumber energi bebas karbon di masa mendatang, dibutuhkan upaya komperhensif dan terpadu serta bahu membahu antara pemangku kepentingan.

Baca juga: Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Korsel Tangani Karhutla di Sumsel 

Pemangku kepentingan yang dimaksud termasuk pembuat kebijakan, pengusaha, pekerja, dan masyarakat dalam suatu sistem transisi energi berkeadilan.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan hari ini diharapkan dapat menginisiasi terbentuk Forum Konsultasi Daerah yang menjadi wadah berkumpulnya stakeholder untuk berdiskusi dan memberikan rekomendasi guna terwujudnya transisi energi berkeadilan dalam rangka transformasi ekonomi daerah," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/8/2023).

Sementara itu, National Project Officer ILO Indonesia, Muce Mochtar menyebutkan, tujuan penyelenggaraan forum ini adalah untuk meningkatkan kapasitas mitra proyek yang mencakup konstituen ILO dan pemangku kepentingan lainnya.

DOK. Pemprov Sumsel Tampak para peserta Forum Dialog Sosial Transisi Energi Berkeadilan sedang mendengarkan Sekda Pemprov Sumsel Supriono di The Alts Hotel Palembang, Sumsel, Rabu (8/8/2023)

Dengan forum tersebut, para mitra proyek diharapkan dapat mempromosikan kerja layak melalui dialog sosial terutama pada sektor batu bara.

"Forum ini mengedepankan mekanisme tripartit di tingkat provinsi serta menjajaki kemungkinan untuk mengikutsertakan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dengan Transisi Energi Berkeadilan dan/atau melihat kemungkinan pembentukan forum dialog Transisi Energi Berkeadilan yang baru," jelas Muce.

Terpisah, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Dedi Januarsyah menjabarkan hasil riset International Renewable Energy Agency (Irena).

Menurut hasil riset tersebut, secara global terdapat 12 juta realisasi pekerjaan energi baru terbarukan (EBT) pada 2020, dan akan muncul 43 juta pekerjaan EBT pada 2050.

Hal tersebut, kata Dedi, menunjukan bahwa lapangan kerja berbasis green jobs di sektor EBT pada masa depan sangatlah terbuka lebar.

Baca juga: Punya Potensi Energi Surya yang Besar, RI Bisa Jadi Penyumbang EBT Terbesar di ASEAN

Oleh karena itu, peluang profesi green jobs ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam rangka percepatan perwujudan transisi energi berkeadilan di sektor pertambangan batu bara.

"Saya berharap forum ini dapat memberikan saran dan masukan dalam rangka mengidentifikasi profesi green jobs seperti apa yang perlu dipersiapkan dan dikembangkan di wilayah pertambangan batu bara," katanya.

Apalagi, Dedi menambahkan, Disnakertrans Sumsel melalui Balai Latihan Kerja (BLK) akan berperan dalam memberikan pelatihan vokasi green jobs kepada kaum milenial Sumsel yang berada di sekitar wilayah operasi tambang batu bara.

Selain dihadiri oleh unsur Pemprov Sumsel, Forum Dialog Sosial Transisi Energi Berkeadilan ini dihadiri pula perwakilan dari perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, serikat pekerja atau buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media massa.