Soal OTT Kadis PUPR Sumut, Pengamat: Bobby Nasution Tak Main-Main Bangun Pemerintahan Bersih

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka, termasuk Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara ( Sumut) Topan Ginting, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut. 

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (1/7/2025), kasus ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di sejumlah lokasi pada Kamis (26/6/2025) malam.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Medan Area (UMA) Walid Mustafa Sembiring menilai penangkapan Topan Ginting justru memperkuat upaya bersih-bersih yang sedang dijalankan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

"Bahkan Pak Gubernur secara terbuka menyatakan siap jika dimintai keterangan oleh KPK. Artinya, beliau tidak ingin main-main dalam membangun pemerintahan yang bersih," ucapnya melalui siaran pers, Selasa (1/7/2025).

Menurut Walid, langkah Bobby untuk menertibkan jajaran birokrasi merupakan hal wajar dan menjadi tren positif dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

"Langkah ini justru memperlihatkan komitmen kuat beliau untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi," ujar Walid.

Baca juga: KPK Bakal Usut Aliran Uang dan Aset Hasil Korupsi Kadis PUPR Sumut

Ia menambahkan, meskipun baru menjabat kurang dari setahun, sudah tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang terjerat kasus korupsi.

Walid menilai situasi ini merupakan momentum penting bagi Bobby untuk memperkuat integritas pemerintahan yang dipimpinnya.

"Kondisi ini menjadi pintu masuk bagi gubernur untuk melakukan reformasi birokrasi lebih dalam. Di sisi lain, situasi ini akan semakin memudahkan beliau membangun sistem yang bersih," tegasnya.

Walid juga menyoroti isu kedekatan pribadi antara Bobby dan Topan yang ramai dibahas di media.

Baca juga: Kadis PUPR Sumut yang Kena OTT KPK Disebut Orang Dekat Bobby, Gubernur Jawab Ini

Ia memandang Bobby tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan mengingat proses hukum terhadap Topan tetap berjalan. 

"Orang yang disebut dekat sekalipun, kalau salah, tetap diproses. Ini sinyal kuat bahwa hukum tetap berlaku bagi siapa saja," ungkap Walid.

Ia berharap kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi pejabat lainnya agar lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.

"Jangan main-main lagi. Kejadian ini cukup jadi alarm keras bagi semua pejabat," tutur Walid.

Baca juga: Kadis PUPR Sumut Kena OTT KPK, Bobby Sebut Proyek Tetap Dilanjutkan