Turunkan Angka Stunting di Sumut, Pj Gubernur Hassanudin Lakukan 2 Langkah Ini

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan, pihaknya akan melakukan dua jenis intervensi untuk menurunkan angka prevalensi stunting di wilayahnya.

Ia menjelaskan, tindakan pertama yang diambil adalah intervensi gizi yang spesifik, dengan sasaran prioritas meliputi ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 sampai 59 bulan, remaja, dan wanita usia subur.

"(Aksi) yang dilakukan mencakup pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dari kelompok miskin, serta pemberian suplemen tablet tambah darah, suplemen kalsium, pemeriksaan kehamilan, suplemen kapsul vitamin A, suplemen taburia, imunisasi, suplemen zinc, pengobatan diare, dan manajemen terpadu untuk balita yang sakit," ucap Hassanudin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (30/11/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Hassanudin saat menghadiri kegiatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting untuk Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan Daerah Sumut di Hotel Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3A, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumut, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Kasatpol PP DKI Pastikan Tak Intervensi Polisi soal Kecelakaan Anggotanya di Sunter

Lebih lanjut, ia menjelaskan, intervensi kedua adalah gizi sensitif. Langkah ini akan dilakukan dengan meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, memberikan gizi ibu dan anak, serta meningkatkan akses pangan bergizi.

"Untuk memastikan bahwa semua program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berjalan, kami (akan) meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi, memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran," ucap Hassanudin.

Seperti diketahui, penurunan angka prevalensi stunting menjadi salah satu program prioritas Pemprov Sumut.

Menurut Hassanudin, program tersebut harus dikawal dengan ketat untuk mencapai tujuan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Baca juga: KAI Grup Gandeng JR East soal Pengembangan SDM hingga Pengadaan Sarana

Oleh karenanya, sebut dia, diperlukan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai program penurunan prevalensi stunting. Sumber anggaran ini tidak hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi, melainkan juga dari kabupaten atau kota.

Hassanudin menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran kepada Pemprov Sumut sebesar Rp 43,9 miliar untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik, Rp 224,9 miliar untuk DAK nonfisik, dan Rp 96,2 miliar untuk bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Selanjutnya, ada alokasi anggaran sebesar Rp 317 miliar dari dana desa (DD) 2023. Dana ini akan digunakan untuk mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting di 5.418 desa dan 445 kecamatan yang terdapat di Provinsi Sumut.

Baca juga: Longsor di Jalur Tarutung- Sipirok Sumut, Lalu Lintas Sempat Lumpuh 3,5 Jam

"Untuk keberhasilan penurunan stunting di Sumut harus melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan, mulai dari individu, swasta, non-governmental organization (NGO), perguruan tinggi, hingga pemerintah, semuanya bekerja sama dan berkolaborasi dalam upaya pengurangan stunting,” imbuh Hassanudin.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat ini, terdapat 791.399 keluarga yang memiliki risiko stunting di Sumut. Di antara mereka, sebanyak 139.734 keluarga tergolong dalam kategori sangat miskin dalam hal kesejahteraan.

Penguatan komitmen pemda dan mitra kerja

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim mengatakan bahwa bahwa dalam pertemuan kali ini, pihaknya ingin memperkuat komitmen pemerintah daerah (pemda) dan mitra kerja untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Provinsi Sumut pada 2023 dan menjelang 2024.

“Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021, angka prevalensi stunting di Sumut mencapai 25,8 persen, dan mengalami penurunan menjadi 21,1 persen pada 2022. Ini artinya mengalami penurunan sebesar 4,7 persen,” jelasnya.

Baca juga: CEK FAKTA: Cak Imin Sebut Banyak Kasus Stunting Baru Disadari setelah Bayi Lahir

Sementara itu, lanjut Munawar, target penurunan angka prevalensi stunting yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2023 adalah 18,55 persen.

Munawar menyampaikan bahwa terdapat enam kabupaten dan kota yang sudah melakukan realisasi anggaran audit kasus stunting dengan persentase 100 persen.

Enam kabupaten dan kota tersebut, yaitu Kabupaten Asahan, Humbang Hasundutan (Humbahas), Nias Selatan, Tapanuli Utara (Taput), Sibolga, dan Kota Binjai.

Dalam kegiatan tersebut, Hassanudin dan Munawar juga menyerahkan penghargaan kepada 10 pemerintah kabupaten atau kota yang telah berkomitmen dalam menurunkan angka prevalensi stunting.

Baca juga: Cara Kampanye Tim Sukses Capres Prabowo-Gibran di NTT, Bagikan Makanan Bergizi untuk Anak Stunting

Sepuluh kota penerima penghargaan itu, antara lain Kota Binjai, Sibolga, Tebingtinggi, Gunungsitoli, Kabupaten Taput, Tapanuli Selatan (Tapsel), Padang Lawas Utara (Paluta), Nias Utara, Padang Lawas, dan Samosir.

Sebagai informasi, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, Kepala Dinas (Kadin) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPA dan KB) Sumut Manna Wasalwa Lubis, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Tapsel Dolly Parlindungan Pasaribu, seluruh dinkes dan KB se-Sumut, serta stakeholder.