Pemprov Sulsel Siapkan Hampir Rp 1 Miliar untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah

KOMPAS.com - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Muhammad Arsjad mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel akan melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Hal itu untuk menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional (BPN) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2023. 

Arsjad mengatakan, cadangan pangan pemerintah di Sulsel saat ini sekitar 140 ton atau masih kurang.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sudah melaporkan kepada pimpinan terkait kondisi tersebut. 

“Alhamdulillah. Bapak Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel menyetujui untuk mengalokasikan anggaran peningkatan cadangan pangan pemerintah mulai tahun ini,” katanya.

Baca juga: Buka Literasi Keamanan Siber Pemilu, Pj Gubernur Sulsel Harap Stakeholder Perkuat Proteksi Hoaks

Hal tersebut dikatakan Arsjad saat memimpin rapat terkait Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Sekda Sulsel, Selasa (21/11/2023).

Arsjad mengaku bersyukur Pj Gubernur Sulsel mulai tahun ini dan selanjutnya melakukan penambahan CPP.

“Kami secara bertahap sampai pada akhirnya memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan BPN,” katanya dalam siaran pers, Rabu (22/11/2023).

Pemprov Sulsel akan menyiapkan sekitar 90.892 kilogram (kg) atau senilai hampir Rp 1 miliar dengan harga kisaran Rp 11.000 untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.

“CPP provinsi dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya kedaruratan, misalnya terjadi bencana alam, bencana sosial, kekurangan pangan, atau gejolak harga yang dialami. Maka bisa menggunakan CPP,” tuturnya.

Baca juga: Tunggak Gaji PPPK, Akun IG Pemprov Sulsel Diserang Warganet: 3 Bulan Kami Belum Dibayar

Dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah ini, Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulselbar).

“Kami berharap kebijakan ini akan meningkatkan ketersediaan pangan kita atau CPP sesuai apa yang menjadi ketentuan,” jelasnya.

Adapun dalam Rapat Pengadaan CPP Provinsi Sulsel juga membahas konsep kontrak atau perjanjian jual beli beras 2023 antara Dinas Ketahanan Pangan Sulsel dengan Perusahaan Umum (Perum) Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog 

Rapat itu dihadiri dari perwakilan dari Inspektorat Sulsel, Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Dinas Sosial Sulsel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Biro Hukum Sulsel, dan Perum Kanwil Bulog Sulselbar.

Baca juga: Atasi Kekeringan dan Pemadaman Listrik Bergilir, BPBD Sulsel Modifikasi Cuaca Selama Sepekan