Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan membahas Satu Data untuk kepentingan perencanaan dan penentuan kebijakan yang diadakan pada Kamis (23/2/2023)
KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan ( Sulsel) Sukarniaty Kondolele mendukung inisiasi Satu Data untuk kepentingan perencanaan dan penentuan kebijakan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sulsel yang diadakan di Hotel Four Point Makassar, Kamis (23/2/2023).
Baca juga: Prinsip Bagi Pakai Data Jadi Kunci Wujudkan Satu Data Indonesia
“Pelaksanaan Satu Data sejalan dengan Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan inisiasi ini, Satu Data dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pemerintah maupun stakeholders terkait,” kata Sukarniaty dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/2/2023).
Lebih lanjut, Sukarniaty mengatakan, agar pelaksanaan Satu Data dapat berjalan baik, kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga harus ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan agar pengetahuan dan kompetensi pengelola data juga ikut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi.
Baca juga: Sepanjang Tahun 2022, Pemprov Sulsel Bantu Sertifikasi Gratis untuk 1.450 UMKM
"Sebagai wali data, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) harus berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (ODP) sebagai produsen data. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Sukarniaty.
Sementara itu, Manager Tata kelola Sekretariat Tingkat Pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Wahyu Andrianto mengatakan, Satu Data Indonesia merupakan bentuk tata kelola data yang diperuntukkan bagi perencanaan pembangunan. Hal ini juga penting dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
"Better Data. Better Policy. Better Government. Begitu pentingnya data dalam menentukan arah kebijakan pemerintah sehingga (Satu Data) wajib untuk dipublikasikan,” ujar Wahyu.
Selanjutnya, Pranata Komputer Ahli Madya Muktamar Amal menyebutkan bahwa data sangat penting sebagai indikator mengetahui kinerja pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.
“Untuk itu, Forum Satu Data sangat diperlukan untuk menjaga kualitas data pemerintah,” jelas Muktamar.
Baca juga: Wapres: Indonesia Tertinggal Dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sebagai informasi, Rakor Forum Satu Data Indonesia tersebut turut dihadiri oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Sulsel, OPD lingkup Provinsi Sulsel, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, perwakilan dari kabupaten atau kota di Sulsel, serta International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF).
