Bagaimana Semarang Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia?

KOMPAS.com - Dalam beberapa tahun belakangan, Kota Semarang bertransformasi menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia dalam hal melakukan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya.

Hal tersebut direfleksikan dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang pada 2017 berada pada angka 82,01.

Melalui catatan itu, Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi berhasil membuktikan konsistensinya untuk bisa melampaui capaian pembangunan manusia kota-kota besar lainnya di Indonesia sejak 2013.

Dibandingkan kota-kota besar lainnya, Semarang unggul. Sebut saja Kota Medan dengan IPM pada 2017 mencapai 79,98, Kota Bandung dengan 80,31, Kota Surabaya 81,07, dan Kota Makassar 81,13.   

"Ada tiga fokus Pemerintah Kota Semarang saat ini, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan", ujar Hendi, begitu ia biasa disapa saat membuka kegiatan Bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan Kota Semarang, Kamis (19/7/2018).

Ia menekankan dari 3 fokus tersebut, sektor kesehatan menjadi dasar pijakan pertama yang harus dibangun.

"Bagaimana mau bicara tentang pendidikan dan ekonomi kalau masyarakatnya tidak sehat. Kalau sakit pasti tidak bisa sekolah atau kerja", tambahnya.

Oleh karena itu, kata dia lagi, melalui layanan berobat gratis, ambulans gratis, konsultasi dokter gratis, dan seterusnya adalah menjadi dasar pembangunan Kota Semarang.

Di saat yang sama, ia juga menuturkan jika konsep pembangunan Kota Semarang saat ini adalah Bergerak Bersama yang bertumpu pada partisipasi masyarakat.

"Tidak dapat dipungkiri dengan konsep pembangunan Kota Semarang saat ini kita membutuhkan banyak tenaga, sehingga kalau masyarakatnya tidak sehat, Kota Semarang akan kehilangan energi dalam pembangunan", imbuhnya.

Adapun kegiaan yang dihadiri Hendi hari itu fokus pada peningkat pelayanan pada anak dan perempuan korban kekerasan. Fokus itu dirasa perlu mengingat anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan terhadap diskriminasi dalam mengakses layanan publik, terlebih bagi korban kekerasan.

Hal terebut ditekankan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang Krisseptiana Hendrar Prihadi menyebutkan bahwa kegiatan itu adalah bagian dari upaya memperkuat layanan masyarakat serta merespons kebijakan BPJS, yaitu yang memungkinkan semua rumah sakit dan Puskesmas bisa berpartisipasi aktif dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan dalam hal intervensi medis.

"Layanan kesehatan untuk perempuan dan anak (terlebih) yang menjadi korban kekerasan membutuhkan perhatian dan penanganan secara khusus, berbeda dengan cara menangani pasien umum", jelas wanita yang akrab disapa Tia itu.

Harapannya, kata Tia, melalui kegiatan ini akan terbangun sebuah jejaring layanan keheatan yang kuat.