KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi mengatakan, pihaknya akan menjaga situasi keamanan selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai prioritas untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan aman.
“Kita semua harus memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di Riau dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai dengan asas demokrasi,” ujarnya.
Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau untuk membahas berbagai isu strategis di Bumi Lancang Kuning.
Pertemuan ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Kamis (3/10/2024).
Menurutnya, pertemuan itu dapat menjadi sebagai langkah perkuat komitmen memastikan Pilkada di Riau dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai.
“Kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan,” katanya dalam siaran pers.
Baca juga: Usulkan Hospital Information System, Pemprov Riau Ingin Permudah Pengobatan Warga Riau di Malaysia
Rahman menjelaskan, Pemprov Riau terus melakukan persiapan bersama aparat keamanan dalam menghadapi potensi gangguan selama masa pilkada.
Ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap berbagai ancaman, seperti konflik sosial hingga penyebaran berita hoaks yang dapat merusak tatanan demokrasi.
“Kami telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan tanpa gangguan,” ungkapnya.
Rahman pun mengajak masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi, terutama di media sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak benar.
Selain membahas Pilkada 2024, rakor tersebut juga menyoroti kesiagaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau.
Rahman mengatakan, penanganan karhutla menjadi agenda penting mengingat wilayah Riau yang sering kali menjadi rawan kebakaran saat musim kemarau tiba.
Baca juga: Sambut Kerja Sama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia, Pemprov Riau Harap Berdampak ke Pelaku Usaha
“Kita tidak boleh lengah, Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla 2024 melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.293/III/2024 tanggal 13 Maret sampai dengan 30 November 2024," ujarnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan karhutla, seperti menyiapkan bantuan anggaran belanja tidak terduga (BTT) Provinsi Riau untuk pihak terkait.
Tak hanya itu, Pemprov Riau juga melaksanakan peningkatan patroli dan penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan kebakaran.
Rahman menegaskan, karhutla menjadi ancaman serius yang bisa berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan koordinasi dan kesiagaan agar kebakaran hutan bisa dicegah sejak dini,” katanya.
Dia menyebutkan, pihaknya terus bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat dalam melakukan patroli rutin di daerah rawan karhutla.
Baca juga: Tuntaskan Persoalan Infrastruktur, Pemprov Riau Perbaiki Ruas Jalan Ahmad Yani
Lebih lanjut, rakor tersebut juga membahas penanganan stabilitas ekonomi pada daerah dan pengendalian inflasi.
Kemudian, turut dibahas pula mengenai harga komoditas dan ketersediaan bahan pokok.