Konsisten Turunkan Stunting 2,7 Persen Per Tahun, Pemprov Riau Terima Penghargaan dari BKKBN

Kompas.com - 06/12/2022, 19:38 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapatkan penghargaan Kelembagaan yang Baik dalam Meningkatkan Upaya Konvergensi Stunting dari Daerah sampai ke Desa Kelurahan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI).

Penghargaan itu diberikan karena Pemprov Riau dianggap telah berhasil meningkatkan upaya konvergensi  stunting sampai ke tingkat desa atau kelurahan.

"Terima kasih dan kami sangat mengapresiasi atas penghargaan yang telah diberikan kepada Provinsi Riau," ujar Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy di Ballroom Shangri La Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (06/12/2022).

Perlu diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus konsisten menyelesaikan permasalahan stunting di daerah. Komitmen ini pun membuahkan hasil, dibuktikan dengan penurunan tingkat stunting di masing-masing daerah di Riau.

Berdasarkan data, tingkat stunting di Riau setiap tahun mengalami penurunan. Pada 2013, tingkat stunting di Riau mencapai 36,8 persen. Kemudian turun menjadi 27,4 persen, 23,95 persen pada 2019, dan 22,3 persen pada 2021.

Baca juga: Apakah Stunting Memengaruhi Kecerdasan dan IQ Anak? Ini Kata Pakar

Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2024, tingkat stunting di Bumi Melayu ini sudah mencapai 14 persen dengan rata-rata penurunan sebesar 2,7 persen per tahun.

Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto menjelaskan, permasalahan stunting merupakan salah satu tantangan pembangunan kualitas penduduk di Indonesia.

Stunting harus ditangani secara serius, karena sangat merugikan jika dibiarkan, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Pemerintah Indonesia pun berkomitmen mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai strategi menghadapi bonus demografi.

Prevalensi balita yang berstatus stunting telah mengalami penurunan dari sebesar 27,7 persen pada menjadi 24,4 persen pada 2021.

Baca juga: PAD Riau Meningkat, Gubri Ingatkan Jajaran untuk Tak Bergantung pada Bantuan dari Pusat

"Tentu situasi ini cukup menggembirakan bagi kita semua dan semoga penurunan prevalensi stunting sesuai dengan target dan harapan kita semua khususnya pada 2024 menuju 14 persen," jelas Tavip.

Tavip juga mengajak semua pihak mengingat sisa waktu yang ada untuk mencapai target penurunan tingkat stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Dia pun meminta koordinasi antarpihak di semua level pemerintahan terus ditingkatkan guna mencegah upaya-upaya penurunan angka stunting.

"Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan kolaborasi komprehensif dengan mengajak berbagai pihak,” katanya.

Tavip menyebutkan, pelibatan setiap multisektor, baik swasta, akademisi organisasi profesi, media massa, mitra usaha dan pembangunan, serta masyarakat sangat penting untuk proses penurunan stunting di daerah.

Baca juga: Jalan dan Perkebunan Warga Ambles akibat Abrasi di Bengkalis Riau

“Seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tokoh perempuan, hingga organisasi wanita yang juga memiliki pengaruh besar terhadap fungsi-fungsi pelaksanaan advokasi komunikasi informasi dan edukasi untuk mencegah stunting," ajaknya.

Untuk diketahui, BKKBN memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas partisipasinya menjadi pembicara praktik baik pada webinar series dengan tema "Generasi Bebas Stunting" yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tanoto Foundation.

Sebagai informasi, penghargaan dari BKKBN itu diberikan untuk visi kepala daerah yang tercermin dalam upaya penurunan stunting dan pemanfaatan data sebagai media advokasi percepatan penurunan stunting di daerah.

Kategori pertama, yaitu Aspek Kelembagaan yang Baik diberikan kepada Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Deli Serdang, Kotaima, dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Kategori kedua, yaitu Komitmen Kepala Daerah dan Integrasinya ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) diberikan kepada Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sinjai.

Baca juga: Polda Riau dan Polresta Pekanbaru Raih Peringkat Terbaik Kompolnas Award 2022, Gubri Ungkap Harapannya

Kategori ketiga, yaitu Penguatan Manajemen Data di Lapangan diberikan kepada Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Tulang Bawang.

Terkini Lainnya
Pemprov Riau Jajaki Peluang Kerja Sama Kredit Karbon dengan ART TREES, Siap Masuki Pasar Karbon Dunia

Pemprov Riau Jajaki Peluang Kerja Sama Kredit Karbon dengan ART TREES, Siap Masuki Pasar Karbon Dunia

Riau
Sempat Jadi

Sempat Jadi "Tanah yang Terbakar", Kini Riau Jadi Agen Diplomasi Hijau

Riau
Riau for Green Melesat ke London, Pengamat Apresiasi Langkah Gubernur Abdul Wahid

Riau for Green Melesat ke London, Pengamat Apresiasi Langkah Gubernur Abdul Wahid

Riau
Gubernur Riau Unjuk Kepemimpinan Hijau di London, Dilirik Investor Pasar Karbon Dunia

Gubernur Riau Unjuk Kepemimpinan Hijau di London, Dilirik Investor Pasar Karbon Dunia

Riau
Didukung Komisi V DPR, Gubri Abdul Wahid Inisiasi Pengembangan Kawasan Bisnis di Stadion Utama Riau

Didukung Komisi V DPR, Gubri Abdul Wahid Inisiasi Pengembangan Kawasan Bisnis di Stadion Utama Riau

Riau
Program Riau for Green Diakui Dunia, Gubernur Abdul Wahid Melenggang ke Forum UNEP di London

Program Riau for Green Diakui Dunia, Gubernur Abdul Wahid Melenggang ke Forum UNEP di London

Riau
Gubernur Abdul Wahid Sukses Lobi Kemendikdasmen, Sekolah Rusak di Riau Segera Dibangun Kembali

Gubernur Abdul Wahid Sukses Lobi Kemendikdasmen, Sekolah Rusak di Riau Segera Dibangun Kembali

Riau
Gubernur Abdul Wahid Berhasil Lobi PLN, Targetkan Listrik Masuk Seluruh Desa di Riau pada 2027

Gubernur Abdul Wahid Berhasil Lobi PLN, Targetkan Listrik Masuk Seluruh Desa di Riau pada 2027

Riau
Truk ODOL Rusak Jalan di Rokan Hilir, Gubernur Riau Panggil Perusahaan untuk Perbaikan

Truk ODOL Rusak Jalan di Rokan Hilir, Gubernur Riau Panggil Perusahaan untuk Perbaikan

Riau
Indeks Kerukunan Umat Beragama Riau Peringkat Dua Nasional, Gubernur Abdul Wahid Minta Capain Ini Harus Dijaga

Indeks Kerukunan Umat Beragama Riau Peringkat Dua Nasional, Gubernur Abdul Wahid Minta Capain Ini Harus Dijaga

Riau
BPK Dapati 153 Temuan pada LHP 2024 Pemprov Riau, Gubernur Abdul Wahid: Kami Tuntaskan dalam 2 Bulan

BPK Dapati 153 Temuan pada LHP 2024 Pemprov Riau, Gubernur Abdul Wahid: Kami Tuntaskan dalam 2 Bulan

Riau
Bahas Penundaan Pembayaran DBH Rp 284 Miliar dengan Sri Mulyani, Gubernur Riau Sebut Menkeu Berikan Respons Positif

Bahas Penundaan Pembayaran DBH Rp 284 Miliar dengan Sri Mulyani, Gubernur Riau Sebut Menkeu Berikan Respons Positif

Riau
100 Hari Kerja Abdul Wahid-SF Hariyanto, Transformasi Layanan Pendidikan di Riau Dimulai

100 Hari Kerja Abdul Wahid-SF Hariyanto, Transformasi Layanan Pendidikan di Riau Dimulai

Riau
100 Hari Kerja Wahid-SF, di tengah Keterbatasan Anggaran 7 Ruas Jalan Selesai Diperbaiki

100 Hari Kerja Wahid-SF, di tengah Keterbatasan Anggaran 7 Ruas Jalan Selesai Diperbaiki

Riau
Dampingi Menteri P2MI, Gubernur Riau Serukan PMI Patuhi Prosedur Resmi

Dampingi Menteri P2MI, Gubernur Riau Serukan PMI Patuhi Prosedur Resmi

Riau
Bagikan artikel ini melalui
Oke