Luncurkan Beasiswa Dokter Spesialis, Gubernur Kepri Minta Dukungan Pemerintah Pusat

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) meluncurkan program beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri asli daerah. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis di rumah sakit daerah.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya pemenuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, agar masyarakat di pulau-pulau terpencil dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.

Program beasiswa tersebut diharapkan dapat menambah jumlah tenaga medis di rumah sakit kabupaten/kota sekaligus mendorong anak tempatan untuk kembali dan mengabdi di kampung halamannya.

“Kami ingin anak-anak Kepri yang kami sekolahkan bisa kembali menjadi dokter spesialis di daerah mereka sendiri,” ujar Ansar dalam keterangan resminya, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Inisiatif Beasiswa Dokter Spesialis, Gubernur Ansar Tuai Apresiasi Pemerintah Pusat

Ia menilai, putra-putri daerah akan lebih betah mengabdi di Kepri karena memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat setempat.

Ia menegaskan, upaya Pemprov Kepri dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis akan sulit berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah pusat.

Pasalnya, permasalahan pemenuhan dokter spesialis di Kepri cukup kompleks. Salah satunya karena regulasi yang masih membatasi beasiswa pendidikan dokter spesialis hanya untuk dokter berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Sementara itu, dokter berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum diatur secara jelas.

Baca juga: Bocoran Gaji PNS 2026 Belum Naik, Prioritas Belanja APBN Jadi Alasan

Kondisi itu membuat kesempatan calon penerima beasiswa menjadi terbatas.

Di sisi lain, beberapa kabupaten di Kepri menghadapi kendala finansial untuk membayar insentif dokter spesialis. Akibatnya, sejumlah dokter memilih pindah atau mengundurkan diri setelah beberapa tahun bertugas.

Menurut Ansar, dibutuhkan sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Kesehatan. Hal ini diperlukan agar status aparatur sipil negara (ASN) khusus bagi dokter dari daerah tempatan dapat direalisasikan.

Jika hal tersebut terealisasi, program beasiswa yang dibiayai daerah tidak akan sia-sia karena dokter spesialis yang sudah ditempa bisa langsung diangkat menjadi ASN di daerah asalnya.

Baca juga: Program Beasiswa Paling Ketat di LPDP, Apa Saja?

“Kami harus mencari pola terbaik agar dokter yang ditempatkan di pulau-pulau tidak hanya singgah sementara. Kalau yang mengabdi adalah anak tempatan, insyaallah mereka akan lebih bertahan lama dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal,” tegas Ansar.

Melalui langkah ini, Pemprov Kepri berharap pemerataan layanan kesehatan di wilayah kepulauan semakin terjamin.

Dengan adanya dokter spesialis yang siap mengabdi di rumah sakit daerah, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota besar untuk mendapatkan layanan medis yang layak.