APBD Kabupaten Kediri 2025 Resmi Disahkan Sebesar Rp 3,4 Triliun

KOMPAS.com – Wakil Bupati (Wabup) Kediri Dewi Mariya Ulfa mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3,4 triliun.

Untuk diketahui, total pendapatan daerah Kabupaten Kediri 2025 senilai Rp 3.479.242.373.257.

Rincian APBD 2025 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 3.266.581.812.331, belanja daerah sebesar Rp 3.451.742.373.257, serta pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 212.650.560.926 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 27,5 miliar.

“Dengan demikian, total kekuatan APBD Kabupaten Kediri pada 2025 adalah Rp 3.479.242.373.257,” ujar Dewi Mariya Ulfa, atau yang akrab disapa Mbak Dewi, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (4/12/2024).

Baca juga: Terlibat Proyek Fiktif Mantan Anggota DPRD, 2 Ketua Pokmas Ditahan Kejari Pamekasan/

Pernyataan tersebut disampaikan Mbak Dewi dalam pidato pengesahan APBD di Gedung Graha Sabha Chandra Bhirawa, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, Selasa (26/11/2024). Pengesahan ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri bersama dengan DPRD Kabupaten Kediri.

Mbak Dewi menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD 2025, pemerintah daerah (pemda) tetap mengacu pada rasionalisasi belanja dan fokus pada empat sektor prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro menambahkan bahwa pengesahan rancangan APBD 2025 merupakan hasil musyawarah antara badan eksekutif dan legislatif.

Baca juga: MK Tolak Uji Materi Gaji Dosen Kampus Swasta Dibayar Pakai APBN-APBD

Ia juga menyebutkan bahwa selama proses penyusunan APBD, ada berbagai saran dan masukan yang konstruktif dari badan anggaran yang menjadi pertimbangan bagi pemda.

“Memang banyak saran dari badan anggaran yang sangat positif, dan ini menjadi masukan penting untuk pemerintah daerah,” ujar Murdi.

Setelah pengesahan APBD 2025, DPRD bersama pihak terkait akan terus mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut.

Baca juga: Prabowo Ungkap Sudah Perintahkan Sri Mulyani Cari Sumber Penghematan Anggaran Negara

“Selama pelaksanaan APBD nanti, kami akan terus mengawasi sesuai dengan fungsi dewan, yaitu fungsi kontrol. Kami akan melakukan pengawasan lewat komisi-komisi DPRD,” tutur Murdi.