KOMPAS.com - Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengatakan, pihaknya terus berupaya menyelesaikan persoalan sampah sebagai salah satu program prioritas.
Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana bekerja sama terkait pengolahan sampah menjadi refuse derived fuel ( RDF).
Kerja sama dilakukan dengan PT Wisesa Global Solusindo selaku pengelola alat dan PT Solusi Bangun Indonesia selaku pembeli dan penerima RDF di Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA) Peh, Desa Kaliakah, Selasa (20/8/2024).
Kerja sama pengolahan sampah itu ditandai pengiriman perdana RDF seberat 12 ton hasil pengolahan di TPA Peh menuju pembeli di Jawa Timur (Jatim).
Bupati Tamba mengatakan, masalah sampah bertahun-tahun belum ada solusi maksimal sehingga menimbulkan tumpukan sampah.
Baca juga: Jembrana Raih Penghargaan Utama UHC, Bupati Tamba: Jadi Motivasi untuk Wujudkan Visi Jembrana
”Dengan upaya mengatasi sampah eksisting menjadi RDF, saya yakin solusi bisa mengatasi tumpukan sampah ini,” ujarnya dalam siaran pers.
Tamba bahkan meyakini, tumpukan sampah di TPA Peh yang berkisar 75.000-100.000 ton dan sudah overload bisa diatasi dalam empat tahun.
Dia menyebutkan, saat ini, peralatan dari pihak ketiga sudah cukup memadai, hanya perlu beberapa peralatan tambahan.
Tamba juga sudah meminta Penjabat (Pj) Gubernur Bali mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk menambah peralatan tahun anggaran perubahan 2024 dan telah disetujui.
Dari sisi pengembangan usaha awal, pengelolaan sampah dibantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali melalui dana corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp 300 juta yang diserahkan kepada Direktur Kredit BPD Bali Kadek Lestara Widiatmika.
Baca juga: Terima Manggala Karya Kencana, Bupati Jembrana Harap Komitmen Kerja Keras Jajaran Meningkat
Dia menyampaikan, pihaknya masih belum mencapai target permintaan volume RDF. Namun, setelah ada penambahan dan mencapai target volume harian, pihak ketiga akan membeli RDF.
"Tujuannya memang untuk membangun negeri. Kami ingin membuktikan bahwa energi terbaru kami bisa dimulai dari Jembrana," terangnya.
Dia menyebutkan, persoalan sampah tidak hanya dialami Jembrana, tetapi semua kabupaten lain di Bali dan Indonesia.
Tamba menyebutkan, sudah banyak kabupaten lain yang akan datang untuk melihat RDF. Namun, sementara ini pihaknya belum menerima kabupaten lain yang akan melihat proses pengolahan RDF.
”Ini merupakan pilot project. Upaya mewujudkan program ini bukan pekerjaan mudah. Prosesnya selama setahun lebih,” ungkapnya.
Upaya itu pun berjalan usai ada kerja sama dengan pihak ketiga yang bersedia menyediakan peralatan tanpa harus mengeluarkan anggaran daerah.
Baca juga: Jadi Pembicara Seminar Nasional, Bupati Jembrana Paparkan Kesuksesan Program JSDDD
Sementara itu, Direktur Manufacturing SBI Soni Asrul Sani mengatakan, pihaknya sudah memberikan spesifikasi yang dibutuhkan kepada Pemkab Jembrana.
Oleh karena itu, dia berharap, produk RDF dari TPA Peh menghasilkan kadar tertentu yang bisa diterima standar pabrik .
“Khusus untuk RDF yang dihasilkan hari ini nilainya sudah memenuhi standar,” jelasnya.
Soni menambahkan, untuk pemenuhan kualitas, interaksi dengan pihak-pihak yang bekerja sama akan terus dilakukan agar pola RDF bisa diterima.
“Ke depan, seperti yang Bapak Bupati bilang, empat tahun cepat atau lambat kalau bisa, ya dipercepat teratasinya,” ungkapnya.
Soni mengatakan, pihaknya berkomitmen bahwa energi terbarukan merupakan bagian dari program sustainability yang harus dijalankan di pabriknya.
Baca juga: Senderan Pantai di Pebuahan Segera Dibangun, Bupati Jembrana Minta Warga Beri Dukungan
“Pada 2030, jadi ada target alternatif dari penggunaan bahan bakar batu bara,” katanya.