Atasi Polusi Jakarta, Pj. Gubernur Heru Dukung Transportasi Umum Terintegrasi

Pj Gubernur Mendampingi Minister for Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea, H.E. Mr. Won Hee-ryong dalam Kunjungan dan Mencoba Light Rail Transit (LRT) Fase 1A dari Stasiun Velodrome sampai Stasiun Pegangsaan Dua di Stasiun Velodrome, Jumat (17/03/2023).

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pj Gubernur Mendampingi Minister for Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea, H.E. Mr. Won Hee-ryong dalam Kunjungan dan Mencoba Light Rail Transit (LRT) Fase 1A dari Stasiun Velodrome sampai Stasiun Pegangsaan Dua di Stasiun Velodrome, Jumat (17/03/2023).

JAKARTA, KOMPAS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengupayakan transportasi terintegrasi, agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpendapat, transportasi publik di Jakarta sudah cukup lengkap dengan headway (waktu tunggu) yang cukup tepat, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

“Semoga transportasi publik di Jakarta dapat terintegrasi sempurna. Dengan layanan yang murah dan jangkauan yang semakin luas, semoga dapat lebih banyak menarik masyarakat untuk beralih ke transportasi publik,” kata Heru, seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Selasa (17/9/2024).

Selain membantu mengurangi kemacetan, Heru berharap, penggunaan transportasi umum juga dapat mengurangi polusi di kota. Untuk mendukung rencana ini, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki kualitas udara di kota.

Menyikapi arahan tersebut, Kepala DLH Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, pihaknya berupaya memperbaiki udara secara bertahap dari berbagai sisi. Sebab, polusi Jakarta muncul dari berbagai sumber. Salah satunya dari emisi kendaraan bermotor.

“Jakarta merupakan kota dengan jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Emisi dari kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil, merupakan sumber utama polusi udara,” ujar Asep dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Karena itu, DLH Jakarta mendorong pengembangan transportasi umum yang terintegrasi, sesuai arahan Pemprov DKI melalui amanat Heru.

“Kami mendukung pengembangan dan pengintegrasian berbagai moda transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, LRT, serta KRL, untuk memudahkan mobilitas warga dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga dapat mengurangi emisi,” jelas Asep.

Ia menambahkan, pengintegrasian transportasi juga harus didukung dengan pengembangan dan ekspansi moda transportasi yang sudah tersedia. Salah satunya dengan memperluas bus rapid transit Transjakarta dan menambah rute baru agar jangkauannya lebih luas.

“Dalam skema pengintegrasan transportasi, penyelesaian jalur dan menambah rute, termasuk MRT dan LRT, harus diprioritaskan. Apalagi di daerah strategis serta daerah penyangga, agar memudahkan perpindahan penumpang,” tutur Asep.

Di samping itu, DLH Jakarta mendukung pula aturan ganjil-genap, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada jam-jam sibuk. Tidak hanya itu, DLH Jakarta juga berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa ruas jalur utama.

Pj Gubernur memberikan sambutan pada acara Pencanangan Pembangunan MRT Lintas Timur-Barat 1 Tahap 1 oleh Presiden RI di Proyek MRT Jakarta Thamrin, Rabu (11/9/2024).

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pj Gubernur memberikan sambutan pada acara Pencanangan Pembangunan MRT Lintas Timur-Barat 1 Tahap 1 oleh Presiden RI di Proyek MRT Jakarta Thamrin, Rabu (11/9/2024).

“Kami juga akan melakukan inspeksi dan uji emisi kendaraan yang wajib diikuti kendaraan bermotor secara berkala. Ada juga upaya dengan memberikan insentif bagi kendaraan yang lulus uji emisi dan disinsentif bagi yang tidak lulus. Intinya, dengan penegakan hukum bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar uji emisi,” tutur Asep.

DLH Jakarta pun mendorong kampanye penggunaan transportasi umum melalui sosialisasi dan program insentif yang masif. Tujuannya agar dapat menjalankan upaya push and pull. Jika lebih banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum, penggunaan kendaraan pribadi akan menurun, sehingga emisi dapat mudah ditekan.

“Tentunya ada aspek lain juga yang harus kami perhatikan. Sebab polusi bukan hanya dari emisi kendaraan, tapi juga dari industri, konstruksi, pembakaran sampah, serta kondisi geografis Jakarta. Kami juga akan menambah ruang terbuka hijau (RTH), mengendalikan emisi industri, dan mendorong penerapan teknologi bersih untuk mengurangi polusi Jakarta dari berbagai aspek,” papar Asep.

Wajib utamakan masyarakat

Emisi kendaraan bermotor memang menjadi salah satu penyebab polusi di Jakarta. Pemaksimalan kendaraan umum merupakan solusi yang efektif dalam menekan asap yang membuat udara Jakarta menjadi semakin kotor.

Solusi pengintegrasian transportasi umum pun menjadi perhatian khusus pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono Wibowo. Menurutnya, upaya ini sangat mungkin untuk diterapkan di Jakarta yang memang telah memiliki moda transportasi cukup baik.

“Meski bukan salah satu penyebab polusi, emisi kendaraan bermotor bisa di-handle jika dilakukan dengan cara yang tepat. Apalagi, jumlah pergerakan kendaraan bermotor yang masuk ke Jakarta itu banyak sekali, yaitu hampir 20 juta kendaraan per hari yang didominasi oleh sepeda motor. Fenomena ini merupakan permasalahan yang menyebabkan kemacetan sehingga memicu polusi,” urai Sony kepada Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Jika ingin masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, menurut Sony, pemerintah harus memikirkan manajemen lalu lintas serta push and pull. Hal ini wajib dilakukan agar masyarakat nyaman, sehingga perpindahan orang dari luar Jakarta dan sebaliknya tidak terkendala.

“Dengan memaksimalkan transportasi umum, kemacetan akan berkurang dan waktu tempuh akan berkurang. Kebijakan ganjil-genap juga dapat diteruskan, asalkan berlaku untuk semua pengendara. Tidak pilih kasih dan tidak berpihak kepada kalangan tertentu saja,” tegas Sony.

Aspek integrasi memang penting. Tetapi, Sony menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan kepada pengguna kendaraan umum yang belum rutin atau selang-seling. Sebab, golongan inilah yang paling potensial untuk meningkatkan perpindahan ke moda transportasi umum.

DOK. Pemprov DKI Jakarta Proyek MRT Jakarta Lin Timur-Barat.

Namun, Sony pun mendesak agar tingkat kenyamanan menjadi prioritas pengguna yang mengandalkan transportasi umum. Ia menjelaskan, perlu peningkatan kenyamanan, tarif yang murah, serta headway yang singkat.

“Penambahan armada, tempat transit yang strategis, tarif yang murah, dan jangkauan yang luas merupakan poin penting dari transportasi umum. Jika ingin masyarakat berpindah (moda transportasi) buatlah senyaman mungkin. Jadi, jumlah kendaraan dapat menurun, sehingga berdampak pada penurunan gas emisi dari kendaraan pribadi,” ungkap Sony.

Terkait uji emisi, Sony merasa, cara ini kurang tepat. Ia beralasan, solusi ini tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya dan hanya sebatas formalitas.

“Kalau uji emisi dilakukan untuk mendorong kendaraan beremisi rendah itu sangat sulit. Karena bahan bakar yang kita gunakan sudah jelek, terutama solar. Mungkin bisa dikaji lagi oleh pemerintah bersama dinas terkait, akan lebih baik untuk mencari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Secara teknologi, kita mampu. Kendalanya? Kembali lagi soal keuntungan dan bisnis,” tandas Sony.

Hal yang juga menjadi penting adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Menurut Sony, Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengampanyekan manfaat penggunaan kendaraan umum kepada masyarakat.

“Jika kenyamanan sudah diutamakan, masyarakat dapat terdorong untuk beralih. Namun, selain program, saya juga mendesak agar pemerintah juga memberikan contoh dengan ikut menggunakan transportasi umum. Jangan hanya masyarakat saja yang diminta untuk berubah, tapi pemerintah seolah egois demi kenyamanan sendiri,” pungkas Sony. (Rindu Pradipta Hestya)