Di Rumah Aman, Korban Kekerasan dapat Pendampingan 24 Jam

KOMPAS.com – Dalam rangka memberikan rasa aman dan pemulihan mental bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat Rumah Aman.

Pembentukan rumah aman ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta dan Pergub Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan.

Rumah Aman sendiri merupakan tempat kediaman sementara atau baru yang dirahasiakan sesuai standar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rumah Aman diperuntukkan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pada 2018, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki dua Rumah Aman. Tahun 2019, jumlah tersebut bertambah menjadi 4 Rumah Aman, yang telah melayani 39 perempuan dan anak.

Baca juga: Pemprov DKI Bangun Rumah Aman untuk Lindungi Perempuan dan Anak

Rumah Aman ini juga didesain dalam kondisi pengawasan dan penjagaan yang ketat selama 24 jam. Selain kepolisian dan petugas keamanan yang ditugaskan, petugas rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak pun telah disiapkan di Rumah Aman.

Adapun maksud petugas rehabilitasi adalah para pekerja sosial profesional, psikolog klinis, konselor, petugas pendamping, hingga petugas pramu sosial.

Seluruh personel tersebut bekerja 24 jam melayani korban tindakan kekerasan baik perempuan maupun anak-anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, sejak ada Pergub Nomor 48 Tahun 2018 korban tindakan kekerasan perempuan dan anak ditempatkan di Rumah Aman DKI Jakarta.

Baca juga: Kekerasan pada Anak dan Perempuan Naik, Pemprov DKI Tambah Rumah Aman

Tuty menegaskan tidak bisa memberitahukan lokasi Rumah Aman ini, karena berdasarkan Pergub Nomor 48, Tahun 2018, pasal 8 ayat 1, lokasi dan sumber daya manusia (SDM) Rumah Aman dirahasiakan.

Tidak hanya itu, dilakukan pembatasan atas akses ke dalam dan di dalam Rumah Aman.

“Juga dilakukan penjagaan pengawasan selama 24 jam untuk memberikan rasa aman bagi korban, dan melindungi keberadaan mereka dari pelaku kekerasan,” ujar Tuty.

Layanan medis gratis

Selain Rumah Aman, Pemrov DKI juga menyediakan layanan medis gratis untuk korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A).

Pemprov juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan yang terintegrasi dalam aplikasi Jakarta Aman.

Perlu diketahui, memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan korban tindak kekerasan telah menjadi perhatian bagi Anies Baswedan sejak kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

KOMPAS.COM/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11/2019).

Makanya ketika dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia mewujudkannya dalam bentuk pergub pendirian rumah aman.

Tidak hanya itu, Anies telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1564 tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit.

Dalam aturan ini, rumah sakit harus melayani korban kekerasan berdasarkan KTP FKI dan tempat kejadian peristiwa di wilayah DKI Jakarta.

“Karena itu, dalam RPJMD DKI Jakarta, salah satu kegiatan strategis daerah adalah pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui unit reaksi cepat dan Rumah Aman,” kata Anies dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI di atas maka jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak pun berkurang signifikan dalam setahun terakhir.

Data Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, jumlah korban kekerasan perempuan dan anak per 26 September 2019 sebanyak 835 orang.

Bandingkan dengan tahun 2018 dimana jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani mencapai 1.769 orang.