Sampai 2018, Ada Puluhan Proyek Inovatif untuk Warga Bandung
Wisatawan sedang berjalan-jalan di salah satu taman yang berlokasi di Kota Bandung.
BANDUNG, KOMPAS.com - Jelang akhir masa kepemimpinannya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial gencar menuntaskan proyek-proyek yang menjadi janji kampanye.
Bahkan, Ridwan sempat menuturkan bahwa ia ingin memberikan puluhan proyek inovatif yang mampu menuntaskan persoalan mendasar Kota Bandung.
Untuk itu, Senin (29/5/2017), Ridwan menggelar rapat pimpinan bersama satuan kerja perangkat daerah dan kejaksaan negeri untuk berkonsolidasi untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur pada 2017-2018.
"Rapat ini mengevaluasi rencana anggaran 2018 atau tahun terakhir saya dan Mang Oded. Kami ingin menghadiahi warga Bandung dengan inovasi-inovasi perbaikan yang maksimal sesuai dengan janji politik (dulu)," ucap Ridwan di Balai Kota Bandung, Senin.
Ridwan mengatakan, ada sekitar 38 proyek lagi yang akan ia hadirkan bagi masyarakat Kota Bandung. Dari mulai perbaikan trotoar, pasar, jalan, transportasi umum, hingg penangkal banjir.
"Semua janji-janji ingin segera dipenuhi. Pasar-pasar (direvitalisasi) tidak hanya di Sarijadi, kan janjinya lebih dari 5 akan kita perbaiki,” tabahnya.
Begitu juga dengan Light Rail Transit (LRT) yang masih jadi janji mereka. “Berita terakhirnya dikerjakan Juli, saya bilang awas jangan mundur lagi. Flyover juga kami kejar sehingga akhir 2018 secara fundamental tidak banyak pekerjaan rumah mendasar," tuturnya.
Ia pun menegaskan jika seluruh proyek tersebut harus selesai tepat waktu. Sebab itu, ia meminta pendampingan dari kejaksaan sebagai bagian dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
"Proyeknya ada perumahan, apartemen, termasuk danau retensi. Semua itu dikerjakan, tetapi dalam kacamata kami harusnya bisa selesai September,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pihak pembangunan komit pada Maret 2017 sudah groundbreaking.
“Arahan dari saya, lelang itu bisa dilakukan setahun sebelumnya. Akan tetapi pelaksanaanya menungu proses approval Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Gubernur. Nah ini baru revisi APBD Gubernur baru mulai. Itu yang bikin lama," ungkapnya. (KONTRIBUTOR BANDUNG/DENDI RAMDHANI)
