KOMPAS.com – Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Eduard Markus Lioe atau Buce menekankan pentingnya komunikasi aktif antara kepala sekolah dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.
“ Kepala sekolah tidak hanya boleh menuntut perbaikan, tetapi juga harus berkontribusi dalam mencari solusi dan menawarkan inovasi yang dapat dieksekusi bersama pemerintah," katanya seperti diberitakan kupang.tribunnews.com, Selasa (11/3/2025).
Penekanan tersebut disampaikan Buce dalam rapat kerja perdana Bupati dan Wakil Bupati TTS bersama para kepala sekolah se-Kabupaten TTS, yang berlangsung di Aula Mutis, Kantor Bupati, Selasa.
Dalam rapat tersebut, ia menyoroti pentingnya dialog rutin antara pemerintah dan dunia pendidikan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.
“Rapat seperti ini harus dijadikan agenda rutin karena pendidikan kita masih jauh dari harapan," ucap Buce.
Baca juga: Rapat ala Dedi Mulyadi, 20 Menit Hasilkan 18.000 Lowongan Kerja di Pabrik Mobil BYD
Saat ini, kualitas pendidikan di Kabupaten TTS masih berada di peringkat 20 dari 22 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur ( NTT).
Buce mengakui bahwa tenaga pendidik telah bekerja keras, tetapi peningkatan mutu pendidikan masih harus terus diupayakan.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pihak sekolah untuk melaporkan kebutuhan dan kondisi sarana serta prasarana di sekolah masing-masing.
“Kepala sekolah harus selalu proaktif melaporkan kondisi dan kebutuhan di sekolah masing-masing,” ujar Buce.
Baca juga: Sekda Sebut 9 Daerah di Jabar Usulkan Lokasi untuk Sekolah Rakyat
Dalam arahannya, Buce menekankan pentingnya peran setiap jenjang pendidikan dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak di masa depan.
Pendidikan usia dini menjadi fokus utama, karena di jenjang ini anak-anak perlu dibimbing untuk mengenal diri dan lingkungan sejak PAUD dan TK.
“Pentingnya pendidikan usia dini harus kita perhatikan. Begitu juga dengan pendidikan dasar yang akan menentukan jenjang pendidikan selanjutnya,” tambah Buce.
Selain fokus pada sistem pendidikan, ia juga menekankan pentingnya kesejahteraan para guru, terutama guru honorer.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS akan meninjau kembali kebijakan terkait pembayaran honor yang berasal dari anggaran perndapatan belanja daerah (APBD).
Baca juga: Penyebab Macet, Penarik Becak Dapat Honor agar Diam di Rumah Saat Mudik
“Pemkab TTS juga akan melihat kembali kesejahteraan guru, terutama guru honorer, agar mereka mendapatkan haknya secara layak. Akan dibuat petunjuk teknis (juknis) terkait pembayaran honor tersebut,” ujar Buce.
Sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pemkab TTS berencana mengagendakan rapat rutin antara kepala sekolah dan pemerintah guna membahas serta menyusun strategi inovasi pendidikan.