Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sumedang sekaligus menghadiri acara launching Super Meta atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), di Sumedang, Jumat (21/10/2022). KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang.
Tito mengatakan, ia kagum terhadap SPBE setelah melihat command center sebagai basis data, analisis, dan dasar dalam membuat kebijakan berbasis digital yang detail dan terperinci.
“Saya kagum dengan Kabupaten Sumedang, karena untuk pertama kalinya datang ke daerah dan melihat sistem digitalisasi yang begitu detail. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir,” ungkap Tito dalam keterangan persnya, Jumat (21/10/2022).
Hal tersebut disampaikan oleh Tito Karnavian di sela-sela agenda kunjungan kerja (kunker) dan launching Super Meta di Sumedang, Jumat.
Turut hadir dalam launching tersebut Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang Herman Suryatman, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca juga: Membanggakan, Pemkab Sumedang Masuk 10 Besar JDIH Terbaik Tingkat Nasional
Tito menjelaskan, untuk mengubah paradigma dari manual ke digital tidaklah mudah, karena perlu adanya komitmen kuat atau political will dari kepala daerah.
“Untuk memiliki komitmen tersebut, kepala daerah harus punya dasar teknologi informasi. Kemudian baru mengajak para staf dan memilih orang-orang untuk melek teknologi sampai ke tingkat desa,” jelas Tito.
Menurutnya, keberanian Bupati Dony Ahmad Munir membawa sistem digitalisasi di Kabupaten Sumedang menjadikan sistem pemerintahan jadi lebih transparan, baik dari segi pengelolaan anggaran maupun program yang dilaksanakan.
Baca juga: Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar
“Setiap rupiah yang masuk dan keluar terlihat lebih jelas. Program pun lebih terkendali dan terkontrol. Ini adalah bukti pemerintahan yang sangat transparan,” kata Tito.
Dengan basis data tersebut, lanjut Tito, kebijakan pemerintahan jadi bergerak secara dinamis dan real time. Dengan begitu, Pemkab Sumedang dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, serta langsung menyentuh permasalahan masyarakat.
“Kami akan pelajari kembali dan mengajak daerah lain untuk melakukan hal yang sama, agar sistem ini bisa direplikasi dan diintegrasikan secara nasional. Karena akan menggunakan format yang sama,” ucapnya.
