Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

KOMPAS.com – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Fred James Boray mengatakan, kebutuhan listrik di Kabupaten Jayawijaya belum mencapai skala industri.

Dia menuturkan, sebagian besar pemenuhan kegiatan industri di wilayah tersebut menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tengah berupaya membangun pembangkit listrik tenaga air ( PLTA) di Jayawijaya.

Menurutnya, pembangunan PLTA di Jayawijaya sangat penting, karena selain merupakan energi baru terbarukan, keberadaan sumber listrik diharapkan mampu merangsang pertumbuhan industri daerah.

Terlebih, kawasan tersebut merupakan wilayah transit bagi kabupaten-kabupaten di pegunungan tengah.

Baca juga: Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Pemprov Papua akan membangun PLTA dengan memanfaatkan derasnya arus Sungai Baliem untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas industri.

"Proses pembangunan PLTA di Jayawijaya masih dalam tahap penelitian. Namun, diperkirakan pemanfaatan sumber energi ini dapat menghasilkan listrik berkapasitas 50 hingga 100 megawatt (MW)," ujarnya dikutip dari keterangan pers resmi, Kamis (12/5/2022).

Fred menambahkan, pihaknya juga tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di beberapa daerah untuk melayani kebutuhan penerangan di kampung-kampung.

“Data saat ini total sudah ada 24 kampung di Kabupaten Tolikara, Yahukimo dan Waropen. Itu yang sudah jalan PLTS-nya,” terangnya.

Fred menyatakan, secara umum, potensi energi baru terbarukan (EBT) di Papua sangat besar dan bisa menunjang industri skala internasional.

Bahkan, investor dari Australia juga tengah mengembangkan potensi energi hidrogen dan amonia sebagai bahan bakar masa depan di Kabupaten Deiyai.

Baca juga: Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

“Kunci untuk mengembangkan potensi EBT di Papua adalah butuh kesiapan pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat adat. Dengan begitu, kita bisa masuk dalam dunia investasi modern. Kalau tidak, kita akan tetap berlambat-lambat selama kita tidak membuka diri,” tuturnya.