Papua Identik dengan Konflik, OPD Setempat Diminta Ekspos Kegiatan Pembangunan

KOMPAS.com - Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Muhammad Musaad mengatakan, sejauh ini informasi tentang Papua selalu identik dengan konflik politik dan kekerasan bersenjata.

Untuk itu, pihaknya meminta seluruh organisasi perangkat daerah ( OPD) mewujudkan keterbukaan informasi dengan mengekspos seluruh kegiatan yang dilakukan.

Menurutnya, dengan keterbukaan informasi, masyarakat di luar bisa mengetahui kabar mengenai pembangunan di Papua.

“Tidak hanya rakyat di Papua tetapi juga rakyat di Indonesia harus mengetahui apa saja yang telah kami lakukan di Papua, bagaimana perkembangan Papua,” kata Musaad.

Baca juga: Terima 12.000 Dosis Vaksin Covid-19, Pemprov Papua Barat Prioritaskan Guru dan Dosen

Dia mengatakan itu dalam kegiatan sosialiasi “Pengelolaan Layanan Informasi Pemerintah di lingkungan Pemprov Papua” di Jayapura, Selasa (27/4/2021).

Pelaporan kegiatan, sambung Musaad, bisa dilakukan OPD secara daring dengan memanfaatkan laman masing-masing atau melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Selain itu, ekspos kegiatan juga bisa dilakukan OPD dengan memanfaatkan media massa.

"Kami berharap nantinya Pemprov Papua dapat berkolaborasi dengan pihak lain, seperti awak media, agar penyebaran informasi bagi masyarakat semakin masif,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Tak hanya itu, imbuhnya, melalui keterbukaan informasi, masyarakat diharap bisa mengetahui dan ikut mengawasi jalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Baca juga: Hanya 18 Persen Pelajar di Papua Terima Bantuan Kuota Internet, Ini yang Dilakukan Pemprov Papua

"Selama ini masih banyak informasi yang tidak terbuka, bahkan ada juga informasi-informasi yang tidak berimbang tentang Papua,” sebutnya.

Untuk itu, Musaad dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengajak semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih mengekspos semua aktivitasnya karena transparansi merupakan syarat dari good governance.

Senada dengan Musaad, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jery A Yudianto berharap, kegiatan sosialisasi tersebut dapat memaksimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Provinsi Papua.

Setiap OPD, terang Jerry, memiliki fungsi kehumasannya masing-masing melalui pejabat PPID.
Hal ini yang ingin didorong pemaksimalan fungsinya oleh Dinas Kominfo Papua di setiap OPD.

Baca juga: UU Otsus Akan Direvisi, Pemprov Papua Tekankan Lima Hal ini

"PPID selain sebagai pejabat informasi dan dokumentasi, juga sebagai humas di setiap SKPD yang ada, sekaligus sebagai produsen data dan  wali data. Dengan demikian maka data-data yang ada di setiap SKPD dapat diekpos ke publik," jelasnya.