Pemerintah Percepat Optimalisasi Penyaluran Bansos di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 22/10/2020, 10:38 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).Dok. Humas Kemenko PMK Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial ( bansos) berupa embako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) di Provinsi Papua dan Papua Barat tersalurkan secara maksimal.

Selama ini penyaluran belum maksimal karena beberapa faktor, mulai dari kondisi data sebagian kabupaten/kota belum divalidasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga masalah infrastruktur sinyal yang lemah dan daerah blankspot.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah terus berupaya mempercepat proses penyaluran program sembako.

"Kita tahu masyarakat Papua di timur sana sangat menunggu langkah konkret kita. Mereka yang tidak memperoleh akses ini yang justru harus diperhatikan," ujar Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Menurut Muhadjir, langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran program sembako yakni dengan perubahan mekanisme penyaluran.

Ia mengatakan, sejak September 2019 seluruh kabapaten/kota di Indonesia sudah menyalurkan BPNT (sekarang program sembako) secara non tunai melalui e-warong yang direkrut himpunan bank-bank negara (Himbara), melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun demikian, sebagian bantuan tidak dapat disalurkan karena beberapa kondisi di Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dari non tunai melalui Himbara menjadi penyaluran tunai melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

PT Pos bertanggungjawab mendistribusikan sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, perbaikan data penerima manfaat yang ada di dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Saya setuju kita tidak usah menunda-nunda. Untuk data di Papua dan Papua Barat sebagian sudah divalidasi dan finalisasi," kata Muhadjir 

"Untuk itu, kalau sudah final dan bagi kabupaten/kota yang sudah rapi datanya segera saja dilaksanakan penyaluran, tidak perlu menunggu yang belum," lanjut dia.

Baca juga: Kemensos Gelontorkan Bansos Beras Kepada 10 Juta Keluarga Terdampak Pandemi

Selain itu, kata Muhadjir, kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang sudah memiliki infrastruktur mendukung penyaluran bansos nontunai, tetap melalui Bank Himbara.

"Di Papua 3 (tiga) yaitu di kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom, sedangkan di Papua Barat ada 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong," papar Muhadjir.

"Kabupaten/Kota lainnya disalurkan secara tunai melalui PT Pos," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyebut sasaran bansos di Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 yang tersalur secara nontunai melalui mekanisme eksisting Himbara sebanyak 177.247 KPM.

Sisanya, 206.813 KPM akan segera disalurkan langsung secara tunai dengan bantuan penyalursn dari PT Pos Indonesia.

Baca juga: Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Mengacu pada Perpres 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) antara lain, dapat dikecualikan bagi daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bansos secara non tunai.

"Dengan bantuan PT Pos ini, kita harapkan ada penambahan data penerima program sembako dan bisa cepat realisasinya, ditambah dengan bantuan kerja sama dari pemerintah daerah dalam percepatan penyaluran" ujar Hartono.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan agar di dalam proses penyaluran bansos untuk provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya yang dilakukan secara tunai, tidak hanya oleh didistribusikan oleh PT Pos Indonesia.

Namun, juga bisa mengandalkan tenaga bantuan baik dari TNI maupun Polri untuk pengamanan penyaluran bansos tersebut.

Terkini Lainnya
HUT Ke-73 Provinsi Papua, Lukas Enembe Resmikan Kantor Gubernur Papua dan 8 Bangunan Lain
HUT Ke-73 Provinsi Papua, Lukas Enembe Resmikan Kantor Gubernur Papua dan 8 Bangunan Lain
Papua
Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemprov Papua Terapkan Tanda Tangan Elektronik
Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemprov Papua Terapkan Tanda Tangan Elektronik
Papua
Permudah Akses Belajar, Pemprov Papua Hadirkan Internet Gratis di Perkampungan Jayapura
Permudah Akses Belajar, Pemprov Papua Hadirkan Internet Gratis di Perkampungan Jayapura
Papua
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan
Papua
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi
Papua
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan
Papua
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha
Papua
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government
Papua
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya
Papua
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai
Papua
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini
Papua
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura
Papua
Pemprov Papua Audiensi dengan Kementerian KP, Perda RZWP3K Papua Disetujui
Pemprov Papua Audiensi dengan Kementerian KP, Perda RZWP3K Papua Disetujui
Papua
Kontingen Papua Dilepas ke Peparnas XVI, Gubernur Enembe: Atlet Disabilitas Bisa Capai Hasil Tertinggi
Kontingen Papua Dilepas ke Peparnas XVI, Gubernur Enembe: Atlet Disabilitas Bisa Capai Hasil Tertinggi
Papua
Peringati Sumpah Pemuda, Pemprov Papua Minta Milenial Bantu Perekonomian Daerah
Peringati Sumpah Pemuda, Pemprov Papua Minta Milenial Bantu Perekonomian Daerah
Papua
Bagikan artikel ini melalui
Oke