Pemerintah Percepat Optimalisasi Penyaluran Bansos di Papua dan Papua Barat

Irfan Kamil
Kompas.com - Kamis, 22 Oktober 2020
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).Dok. Humas Kemenko PMK Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial ( bansos) berupa embako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) di Provinsi Papua dan Papua Barat tersalurkan secara maksimal.

Selama ini penyaluran belum maksimal karena beberapa faktor, mulai dari kondisi data sebagian kabupaten/kota belum divalidasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga masalah infrastruktur sinyal yang lemah dan daerah blankspot.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah terus berupaya mempercepat proses penyaluran program sembako.

"Kita tahu masyarakat Papua di timur sana sangat menunggu langkah konkret kita. Mereka yang tidak memperoleh akses ini yang justru harus diperhatikan," ujar Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Menurut Muhadjir, langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran program sembako yakni dengan perubahan mekanisme penyaluran.

Ia mengatakan, sejak September 2019 seluruh kabapaten/kota di Indonesia sudah menyalurkan BPNT (sekarang program sembako) secara non tunai melalui e-warong yang direkrut himpunan bank-bank negara (Himbara), melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun demikian, sebagian bantuan tidak dapat disalurkan karena beberapa kondisi di Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dari non tunai melalui Himbara menjadi penyaluran tunai melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

PT Pos bertanggungjawab mendistribusikan sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, perbaikan data penerima manfaat yang ada di dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Saya setuju kita tidak usah menunda-nunda. Untuk data di Papua dan Papua Barat sebagian sudah divalidasi dan finalisasi," kata Muhadjir 

"Untuk itu, kalau sudah final dan bagi kabupaten/kota yang sudah rapi datanya segera saja dilaksanakan penyaluran, tidak perlu menunggu yang belum," lanjut dia.

Baca juga: Kemensos Gelontorkan Bansos Beras Kepada 10 Juta Keluarga Terdampak Pandemi

Selain itu, kata Muhadjir, kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang sudah memiliki infrastruktur mendukung penyaluran bansos nontunai, tetap melalui Bank Himbara.

"Di Papua 3 (tiga) yaitu di kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom, sedangkan di Papua Barat ada 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong," papar Muhadjir.

"Kabupaten/Kota lainnya disalurkan secara tunai melalui PT Pos," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyebut sasaran bansos di Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 yang tersalur secara nontunai melalui mekanisme eksisting Himbara sebanyak 177.247 KPM.

Sisanya, 206.813 KPM akan segera disalurkan langsung secara tunai dengan bantuan penyalursn dari PT Pos Indonesia.

Baca juga: Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Mengacu pada Perpres 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) antara lain, dapat dikecualikan bagi daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bansos secara non tunai.

"Dengan bantuan PT Pos ini, kita harapkan ada penambahan data penerima program sembako dan bisa cepat realisasinya, ditambah dengan bantuan kerja sama dari pemerintah daerah dalam percepatan penyaluran" ujar Hartono.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan agar di dalam proses penyaluran bansos untuk provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya yang dilakukan secara tunai, tidak hanya oleh didistribusikan oleh PT Pos Indonesia.

Namun, juga bisa mengandalkan tenaga bantuan baik dari TNI maupun Polri untuk pengamanan penyaluran bansos tersebut.

PenulisIrfan Kamil
EditorKristian Erdianto
Terkini Lainnya
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021
Papua
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021
Papua
Ketua KONI: Keberhasilan PON XX 2021 adalah Harga Diri Papua dan Indonesia
Ketua KONI: Keberhasilan PON XX 2021 adalah Harga Diri Papua dan Indonesia
Papua
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government
Papua
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi
Papua
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen
Papua
Masih 5 Bulan, PON XX Papua Sudah Bagikan Technical Handbook
Masih 5 Bulan, PON XX Papua Sudah Bagikan Technical Handbook
Papua
Papua Identik dengan Konflik, OPD Setempat Diminta Ekspos Kegiatan Pembangunan
Papua Identik dengan Konflik, OPD Setempat Diminta Ekspos Kegiatan Pembangunan
Papua
Kabinda I Gusti Putu Danny Ditembak KKB, Begini Respons Pemprov Papua
Kabinda I Gusti Putu Danny Ditembak KKB, Begini Respons Pemprov Papua
Papua
Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat
Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat
Papua
UMK Papua 2021 Tak Naik, Pemprov: Mungkin karena Pandemi Covid-19
UMK Papua 2021 Tak Naik, Pemprov: Mungkin karena Pandemi Covid-19
Papua
Jusuf Kalla: Pembangunan SDM Jadi Kunci Kemajuan Papua
Jusuf Kalla: Pembangunan SDM Jadi Kunci Kemajuan Papua
Papua
Raja Machmud Rumagesan Jadi Pahlawan Nasional, Gubernur Papua Barat: Kami Bangga
Raja Machmud Rumagesan Jadi Pahlawan Nasional, Gubernur Papua Barat: Kami Bangga
Papua
Wapres Tekankan Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Wapres Tekankan Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Papua
Jadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Papua, Wapres Usung Sektor Pendidikan
Jadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Papua, Wapres Usung Sektor Pendidikan
Papua