Medan Terpilih Jadi Kota Pembangunan BRT, Bobby Nasution: Kami Sangat Berterima Kasih

KOMPAS.com - Wali Kota (Walkot) Medan Bobby Nasution mengapresiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena telah memilih Kota Medan sebagai salah satu lokasi pembangunan Bus Rapid Transit (BRT).

Ia berharap, pembangunan BRT dapat berjalan lancar dan bisa berfungsi sesuai tujuannya
untuk mengatasi kemacetan sekaligus memberikan mobilitas cepat, nyaman, dan berbiaya rendah kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas pilihan ini. Semoga pemilihan Kota Medan ini menjadi pilihan yang tepat. Apa yang menjadi kekurangan dalam pembangunan BRT dapat disampaikan kepada kami,“ kata Bobby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/9/2023).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Suharto di Balai Kota Medan, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Ridwan Kamil Usul Bangun BRT, LRT, dan Cable Car di Bandung Raya

Bobby mengungkapkan, pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung pembangunan BRT yang masuk dalam program Indonesia Mass Transit Project (Mastran) tersebut.

“Kami ingin program ini berjalan dengan baik di Kota Medan,” ucapnya didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan Iswar Lubis serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

Dalam kesempatan tersebut, menantu Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan, pihaknya saat ini terus mendorong masyarakat, terutama pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum.

Sebagai dukungan lebih lanjut, Bobby mengungkapkan, Pemkot Medan akan terus menambah fasilitas sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan angkutan umum.

Baca juga: Jalan Keluar Krisis Angkutan Umum Perkotaan

Tak hanya itu, kata dia, Pemkot Medan akan terus berkomitmen meningkatkan fasilitas-fasilitas maupun akses yang ada di sekitar terminal dan halte. Peningkatan fasilitas ini utamanya akan ditempatkan pada titik-titik penting bagi kegiatan masyarakat, baik perekonomian, perkantoran maupun pemerintahan.

“Alhamdulillah, mulai terlihat peningkatan masyarakat menggunakan angkutan umum. Oleh karenanya, peningkatan-peningkatan fasilitas ini akan terus kami kembangkan, termasuk akses-akses dan titik-titik parkirnya yang saat ini sedang dibangun di kawasan Kesawan dan Lapangan Merdeka,” tutur Bobby seraya berharap agar pembangunan BRT dapat secepatnya dilakukan.

Pembangunan BRT segera dijalankan

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Suharto mengatakan, pembangunan BRT akan dilakukan lebih cepat seperti keinginan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, baik menyangkut infrastruktur, jalur, depo maupun pendukung lainnya.

Baca juga: Bangun Infrastruktur Hijau, Pemerintah Dongkrak Pembangkit EBT hingga Ekosistem Kendaraan Listrik

“Alhamdulillah, komunikasi dengan Kota Medan cukup intens sehingga pembangunan BRT dapat dilakukan secepatnya,” imbuhnya.

Suharto mengungkapkan, salah satu percepatan pembangunan yang akan dilakukan adalah pengadaan infrastruktur, terutama konstruksi yang semula akan digarap pada Januari 2024 sudah dapat dikerjakan pada triwulan IV-2023.

Selanjutnya mengenai masalah operasional, ia menjelaskan, kebutuhan bus untuk Medan, Binjai dan Deli Serdang (Mebidang) sebanyak 551 armada.

Lebih lanjut Suharto mengatakan, BRT yang beroperasi di Mebidang nantinya akan sama dengan BRT Jakarta.

Baca juga: Wacana Pembangunan Transportasi Massal di Bandung Raya: BRT, LRT, dan Kereta Gantung

Kemenhub sendiri akan membangun sebanyak 17 koridor. Dari jumlah ini, sebanyak 15 koridor merupakan murni kewenangan kota atau Pemkot Medan.

“Sesuai dengan regulasi yang ada, yakni Undang-undang (UU) Nomor 22 bahwa otoritas yang berada di wilayah kota menjadi kewenangan pemkot, kawasan lintas menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), serta kawasan pinggiran menjadi kewenangan pemkot dan kabupaten. Kita harapkan ini secepatnya disepakati sehingga tidak terlalu lama untuk diselesaikan,” ujar Suharto.

Mengenai masalah depo, Suharto menjelaskan bahwa sudah ada beberapa depo yang akan dibangun, termasuk di Amplas. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan Wali Kota Medan.

Kemenhub, kata dia, akan membangun depo yang berada di aset milik pemerintah pusat. Oleh karenanya depo yang berada di aset milik pemerintah daerah (pemda) akan ditarik dulu sebelum dilakukan pembangunan depo milik pemerintah pusat.

Baca juga: Bangun Depo Fase 2B, MRT Jakarta Negosiasi dengan Jaya Ancol

“Secara administrasi kami ambil dulu, tapi setelah pembangunan depo selesai dilakukan, kami akan serahkan kembali kepada pemda,” tutur Suharto.

Pembangunan jalur BRT dimulai awal 2024

Sementara itu, Kadishub Kota Medan Iswar Lubis mengungkapkan, pembangunan jalur untuk BRT disepakati akan dimulai pada Februari atau Maret 2024.

Mengenai kewenangan pembangunan koridor, kata dia, Pemkot Medan berwenang atas 15 koridor dari 17 koridor yang akan dibangun. Sementara itu, dua koridor sisanya merupakan kewenangan Pemprov Sumut.

“Menyangkut pengadaan bus berjumlah 551 unit, kebutuhan armada dalam kota sebanyak 468 unit. Dari jumlah bus 551 unit tersebut, sekitar 50 persen merupakan bantuan bus listrik dari Kemenhub,” jelas Iswar.