KOMPAS.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotabaru melakukan konsultasi terkait program Pengadaan Tower atau Jaringan Komunikasi ( Blank Spot) di daerah terpencil dan terluar Kabupaten Kotabaru.
Konsultasi tersebut dilakukan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II Abu Suwandi, Wakil Ketua Komisi II M. Suhartono, serta anggota dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kotabaru Gusti Abdul Wakhid. Agenda ini bertujuan mempercepat layanan akses internet bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil Kabupaten Kotabaru.
Baca juga: Gelombang Perairan Selatan Labuan Bajo Kategori Tinggi, Masyarakat dan Pelaku Wisata Diimbau Waspada
Perwakilan Komisi II DPRD Kotabaru menjelaskan bahwa konsultasi tersebut merupakan upaya mengajukan usulan untuk mengoptimalkan jaringan internet guna peningkatan pelayanan publik.
Kabupaten Kotabaru, sebagai wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), memiliki 168 desa, dengan hampir setengahnya berada di wilayah kepulauan.
"Kabupaten Kotabaru terdiri dari 168 desa dan hampir separuh dari desa itu berada di wilayah kepulauan, di mana satu desa satu pulau dan hampir setiap desa khususnya yang ada di kepulauan tersebut tidak mendapatkan sinyal. Apabila mereka mau mendapatkan sinyal, mereka harus ke titik tertentu yang ada tower untuk mengakses internet," ujar perwakilan DPRD Kotabaru.
Baca juga: Anggota DPRD di Bima Dilaporkan Ke Polisi atas Dugaan Jadi Bandar Narkoba
Hal tersebut, lanjut dia, menjadi pokok permasalahan pemerintah daerah, termasuk DPRD Kotabaru.
Apalagi pada era digital saat ini, internet sangat diperlukan untuk mengakses berbagai hal, terutama bagi anak-anak sekolah yang sedang menghadapi ujian.
Pada kesempatan yang sama, Kadiskominfo Kotabaru Gusti Abdul Wakhid menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPRD Kotabaru atas perhatian mereka dalam menyejahterakan masyarakat di wilayah terpencil dan terluar Kotabaru.
Baca juga: Sekolah Terpencil di Sidoarjo Masih Menanti Makan Bergizi Gratis
"Sangat mengapresiasi perhatian Komisi II DPRD Kotabaru yang ingin mengoptimalkan masalah jaringan dan base transceiver station (BTS) di wilayah Kabupaten Kotabaru, khususnya di desa-desa terpencil dan terluar, apalagi sekarang kita semuanya era digital," ucapnya.
Sementara itu, perwakilan Bakti Komdigi RI Sabrina menyambut baik kedatangan Komisi II DPRD dan Diskominfo Kotabaru dalam mengonsultasikan program pengadaan tower atau jaringan komunikasi ( blank spot).
"Saat ini untuk BTS di Kotabaru hanya ada satu yaitu site di Marabatuan dan itupun site Universal Service Obligation (USO) yang kami bangun pada 2019. Saat ini site tersebut mati karena ada gangguan massal (gamas) dari satelit kami, yaitu lintasarta yang hilang di angkasa pada 19 Oktober. Jadi, saat ini belum ada cadangan satelitnya," jelasnya.
Baca juga: Citra Satelit Tampilkan Kondisi Los Angeles Sebelum dan Sesudah Kebakaran
Bakti Komdigi RI juga menyampaikan bahwa untuk pengusulan pengadaan tower dan jaringan komunikasi tersebut, agar disampaikan melalui satu pintu saja, yaitu melalui Diskominfo Kotabaru.
Mereka juga menekankan pentingnya layanan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau USO yang berkualitas dan tepat sasaran dalam rangka mengatasi kesenjangan digital di Indonesia.