Pimpin Kota Tangerang 2 Periode, Arief Wismansyah Dinilai Mampu Kurangi Kesenjangan Sosial

KOMPAS.com - Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan mengapresiasi Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Menurutnya, selama ini hanya Arief yang berusaha menjembatani kemajuan wilayah yang dikuasai pengembang dan nonpengembang untuk mereduksi kesenjangan sosial.

"Contohnya dengan menghadirkan Bus Tayo dan angkutan pemerintah daerah (pemda) lainnya. Itu adalah kebijakan yang dilakukan guna mereduksi kesenjangan sosial yang ada. Terlepas dari baik buruknya, saya cukup mengapresiasi langkah tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam Kajian Politik Nasional (KPN) bertema "Menakar 1 Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya" di Loteng Cafe, Kota Tangerang, Jumat (6/10/2023).

Tamil menambahkan, jika pengaruh pengembang kawasan hunian dan sentuhan swasta dihilangkan dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, maka Kota Tangerang dinilai menjadi wilayah yang akan terlihat pembangunannya.

Baca juga: Pemkot Tangerang Sarankan Empat Ruas Jalan Ini Terapkan Ganjil Genap

"Saya kira yang bertahan paling lama itu Kota Tangerang karena memang kebijakannya bersifat menyeluruh,” katanya dalam siaran pers, Jumat.

Akademisi Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) itu mencontohkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membayarkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) warga, bedah rumah yang diapresiasi pemerintah pusat dengan mendapat alokasi banyak, hingga beasiswa masif.

Kendati demikian, Tamil mengkritik keras perilaku pejabat publik di Kota Tangerang yang kaku terhadap keterbukaan informasi publik yang ada.

"Banyak teman-teman pers mengeluh kepada saya tentang informasi publik di Tangerang raya. Saya bingung, apa sih yang mau ditutupin? Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemda Tangerang Raya," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, aktivis Tangerang Raya Saiful Basri mengatakan, transparansi anggaran di Tangerang Raya masih menjadi sesuatu yang rumit untuk diakses.

Baca juga: Pemkot Tangerang Sediakan 910 Kamar Rusunawa untuk Warga Kurang Mampu, Harga Mulai Rp 90.000 Per Bulan

"Kami sebagai warga negara ingin melihat apakah pembangunan yang dilakukan itu susah sesuai dengan keinginan warga atau justru hanya keinginan pejabat semata," ujarnya.

Dalam diskusi itu, Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul bertindak sebagai pemantik dan moderator. 

Adib mengutarakan, diskusi ini merupakan tanggung jawab sosial kaum pers, akademisi, dan civil society untuk berkontribusi dan memberikan masukan kepada pemda. 

Dengan begitu, pemda di Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi rakyat. 

Adapun diskusi tersebut merupakan edisi pertama KPN yang rencananya akan digelar dua minggu sekali.

Diskusi itu digelar KPN bersama perkumpulan insan pers di wilayah Tangerang Raya yang tergabung dalam Balai Media Center (BMC) dan Fraksi Teras. 

Baca juga: 40 Daerah di Indonesia Replikasi Superapp Layanan Satu Genggaman Milik Pemkot Tangerang

Kegiatan itu merupakan upaya mencermati kepemimpinan kepala daerah di wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang selama 10 tahun terakhir.

Terlebih, sebentar lagi masyarakat akan memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.

Oleh karenanya, segala isu kebijakan dan keluaran yang dihasilkan menjadi bahan evaluasi untuk suksesi kepemimpinan mendatang. 

Dalam hal ini, masyarakat harus mendapat pencerahan yang edukatif dan menyerahkan.