Gubernur Kalteng Tegaskan Masyarakat Adat Dayak Jadi Ujung Tombak Pembangunan 

KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmen untuk melindungi dan mengangkat harkat martabat masyarakat adat Dayak. 

Hal itu diungkapkan Gubernur Agustiar Sabran dalam seminar internasional "International Day of the World’s Indigenous People" di Palangka Raya, Jumat (22/8/2025). 

Agustiar menegaskan, masyarakat adat kini bukan lagi entitas yang terpinggirkan, melainkan mitra utama dalam pembangunan Kalimantan.

“Kita harus bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan,” katanya melansir kalteng.go.id. 

Lebih lanjut, Agustiar menjelaskan, komitmen Pemprov Kalteng sejalan dengan visi pembangunan daerah "Manggatang Utus", yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak. 

Baca juga: Kasus Korupsi Alat Berat Rp 20 Miliar, Sejumlah Anggota DPRD Kotim Dipanggil Kejati Kalteng

"Negara hadir untuk melindungi. Melalui forum ini, kami menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban," ujarnya.

Secara umum, kata Agustiar, kegiatan itu juga ditujukan kepada masyarakat Kalteng dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat menyambut Indonesia Emas 2045.

Dia menyebutkan, melalui seminar tersebut, semua pihak mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. 

“Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun," tuturnya.

Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu berharap, kegiatan tersebut menjadi wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan.

Baca juga: Dana Transfer Pusat Dipangkas, Gubernur Kalteng Minta Pajak Tambang hingga Alat Berat Dioptimalkan

Pada kesempatan yang sama, lima Gubernur se-Kalimantan duduk bersama dalam panel strategis guna membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak Masyarakat Adat Dayak. 

Kehadiran para gubernur itu menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan tekad bersama dalam memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Adapun komitmen itu telah disepakati dalam Komitmen Bersama pada Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah” yang digelar di Balikpapan pada 9 Juli 2025. 

Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan.

Baca juga: Selera Makan Jadi Masalah, Sisa Makanan MBG di Kalteng Capai 60 Persen

Kegiatan itu ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat posisi masyarakat adat Dayak.

Para kepala daerah juga berkomitmen menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak berskala internasional.

Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua Komisi Kejaksaan RI Fujiono Suandi, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng, dan Gubernur dan Wakil Gubernur se-Kalimantan.

Hadir pula Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, Presiden Borneo Dayak Forum (BDF) Jeffrey G Kitingan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DNC Duglas Alau Tayan, dan Sekjen BDF Agustinus. 

Komisaris Logistik PT KAI Fernando Dulin, pengamat transportasi Serawak Kennedy Paing Anak Sigon, Chairperson of KDCA Kinabalu Joana Kitingan, wali kota, bupati, dan penjabat (Pj) kepala daerah se-Kalteng.

Baca juga: Kepadatan Penduduk Rendah, Distribusi Makan Bergizi Gratis di Kalteng Terkendala

Hadir juga delegasi dan peserta seminar dari Malaysia, yakni Sabah dan Serawak, Brunei Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan seluruh masyarakat Borneo.