Perangi Kemiskinan, Pemprov Kalteng Fokus pada Kolaborasi Lintas Sektor dan Inklusif

KOMPAS.com  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah ( Kalteng) terus berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan dengan pendekatan yang lebih strategis dan inklusif.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan ( Bappedalitbang) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Aurila Hotel Palangka Raya, Selasa (3/12/2024).

Rakor tersebut bertujuan untuk mengonsolidasikan upaya dari berbagai pihak dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di Kalteng, dengan fokus pada kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam acara tersebut, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S Ampung mewakili Gubernur Kalteng, menekankan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Papua Tengah Diklaim Turun 9 Persen

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antarsektor baik dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan.

“Semua pihak diharapkan aktif berperan dalam merancang, merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program-program yang bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran ,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa.

Salah satu langkah penting yang harus terus dilakukan adalah verifikasi dan validasi Data Pencapain Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE), guna memastikan bahwa program bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Khususnya, data tersebut harus memprioritaskan kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia) tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan.

Baca juga: 2 Korban Pelecehan Pria Disabilitas Diperiksa, Tersangka Gunakan Modus Sama

Leonard juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan setiap program penanggulangan kemiskinan.

“Dengan adanya harmonisasi, ditambah dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kemiskinan bukan hanya masalah angka statistik

Sebelumnya, Leonard menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah angka statistik, melainkan tantangan besar yang memerlukan penanganan serius melalui pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh.

Ia mengingatkan bahwa salah satu tujuan utama adalah memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh warga.

Baca juga: Rumah-rumah Kosong di Kolong Tol Angke, Ditinggal Pemilik ke Kehidupan Baru...

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Provinsi Kalteng pada 2024 tercatat sebesar 5,17 persen atau sekitar 145.630 jiwa. Angka ini mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 5,11 persen.

Selain itu, garis kemiskinan juga tercatat meningkat menjadi Rp 623.954 per kapita per bulan, yang lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan.

Meskipun demikian, angka kemiskinan Kalteng masih berada di bawah angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,03 persen, menjadikan provinsi ini berada di urutan kelima dengan angka kemiskinan terkecil dari 38 provinsi di Indonesia.

Meskipun angka kemiskinan di Kalteng relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, tantangan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Baca juga: P2G: 12 Pekerjaan Rumah atau PR Pendidikan buat Era Prabowo-Gibran

“Kemiskinan adalah persoalan besar yang harus kita entaskan bersama,” imbuh  Leonard.

Oleh karena itu, forum ini menjadi sangat penting dalam membahas langkah-langkah efektif dan tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sebagai informasi, Rakor Penanggulangan Kemiskinan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal di Kalteng, termasuk Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng Adrian Pangestu, Pelaksana Harian (Plh) Karo Ekonomi Fanny Kartika Octavianti, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBPK Provinsi Kalteng Alpius Patanan, serta Kepala BPS Provinsi Kalteng Agnes Widiastuti.

Selain itu, hadir pula sejumlah narasumber, antara lain Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden (Wapres) RI, Adyawarman, yang mengikuti acara secara virtual, serta berbagai perwakilan dari sektor perguruan tinggi, perbankan, BUMN/BUMD, dan organisasi kemasyarakatan.