Tindaklanjuti Arahan Mentan, Gubernur Kalteng Ajak Stakeholder Sukseskan Program Optimalisasi Lahan

KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengajak semua pihak terkait untuk mendukung keberhasilan program Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah di Provinsi Kalteng.

Ia menekankan pentingnya menyambut program tersebut dengan antusiasme agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalteng.

“Saya yakin, Insya Allah dengan optimisme, semangat kebersamaan, dan kerja keras kita semua, kita dapat melaksanakan program ini dengan baik, dilandasi niat tulus untuk kesejahteraan dan martabat masyarakat Kalteng,” ujar Sugianto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (29/8/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Sugianto saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Pemantapan Optimasi Lahan Food Estate Padi Nasional di Provinsi Kalteng Tahun 2024, yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis.

Baca juga: Dihadapan Gubernur Sugianto Sabran, Mentan Amran Optimis Lumbung Pangan Nasional di Kalteng Berhasil

Ia menyebutkan bahwa rapat tersebut diadakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja (kunker) Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang meninjau Kawasan Food Estate di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

“Seperti yang disampaikan oleh Menteri Amran, kedaulatan pangan merupakan fokus utama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, terutama untuk menghadapi potensi krisis pangan akibat ketidakpastian geopolitik global dan perubahan iklim ekstrem,” tuturnya.

Untuk diketahui, program Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat merupakan salah satu langkah Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya dalam komoditas padi.

Baca juga: Pintu Impor 7 Komoditas Dialihkan ke Indonesia Timur, Menperin: Bukan Diperketat...

Sugianto mengatakan, Mentan Amran telah menegaskan bahwa pemerintah akan menyediakan anggaran yang signifikan untuk program tersebut pada 2025.

Mentan Amran, sebut dia, berharap program Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah dapat segera dimulai dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan.

“Oleh karena itu, kita harus bertindak cepat dan bekerja sama. Rapat ini merupakan forum strategis bagi kita semua untuk mendiskusikan kesiapan pelaksanaan program ini di Provinsi Kalteng, mulai dari identifikasi potensi lahan sesuai kriteria Kementerian Pertanian, kesiapan sumber daya manusia (SDM) petani, hingga aspek-aspek lainnya,” jelas Sugianto.

Baca juga: IKN Jadi Pintu Gerbang Mobilitas Talenta Nasional untuk Pemerataan SDM Berkualitas

Targetkan cetak sawah 2,2 ha

Pada 2025, Indonesia menargetkan untuk mencetak sawah seluas 2,2 juta hektare (ha), termasuk di Provinsi Kalteng dengan target awal seluas 500.000 ha.

“Namun demikian, Mentan Amran berharap, kita (Kalteng) dapat mencapai 1 juta ha,” ucap Sugianto.

“Harapan ini merupakan peluang bagi kita untuk menjadikan Kalteng sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga daerah ini dapat berkembang dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera dan bermartabat,” sambungnya.

Baca juga: Serukan Demokrasi Bermartabat, FKB IPB: Pemimpin Nasional Harus Junjung Etika

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengungkapkan bahwa potensi total perluasan tanah pertanian di Provinsi Kalteng mencapai 2,47 juta ha, yang mencakup lahan hak guna usaha (HGU) dan non-HGU.

Setelah penapisan data dari rencana tata ruang wilayah (RTRW), Status Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan pengusahaan lahan atau HGU Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), saat ini baru tersedia lahan yang clean and clear seluas 621.600 ha.

Dari lahan clean and clear tersebut, prioritas cetak sawah ditetapkan di tujuh kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kota Palangkaraya, dengan total luas sekitar 502.300 ha.

Baca juga: Seleksi CPNS 2024 Pemkot Palangkaraya, Ini Formasi yang Dibutuhkan

Sugianto juga menambahkan bahwa status lahan hutan produksi (HP) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) masih memerlukan proses pelepasan status kawasan.

Sebagai informasi, raker tersebut, juga dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalteng, jajaran dari Kementan, para bupati, penjabat (pj) bupati, dan pj wali kota atau yang perwakilannya, staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalteng, termasuk para komandan kodim (dandim) dan kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota.