KOMPAS.com - Prevalensi tengkes atau stunting di Provinsi Kalimantan Tengah ( Kalteng) terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Kalteng berada di angka 32,30 persen pada 2020. Kemudian, turun menjadi 27,40 persen pada 2021 dan kembali turun menjadi 26,90 persen pada 2022.
Terbaru, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kalteng 23,5 persen atau turun 3,4 persen pada 2023. Angka ini melebihi angka rata-rata nasional yang hanya turun 0,1 persen pada periode sama.
Capaian tersebut pun menunjukkan keberhasilan program intervensi stunting di Kalimantan Tengah, baik intervensi sensitif maupun spesifik.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat atas pencapaian tersebut.
Ia pun menekankan agar terus meningkatkan intervensi sensitif dan spesifik serta mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga agar senantiasa dapat memberikan edukasi kepada Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
"Meskipun sudah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting ( TPPS), ini menjadi urusan bersama, bukan hanya tugas satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi yang intens antarpemangku kepentingan. Keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting di Kalteng adalah buah kerja sama yang baik antarpemangku kepentingan dan masyarakat itu sendiri," tegas Sugianto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/4/2024).
Ia menambahkan, keterlibatan perangkat daerah dan organisasi mitra pemerintah, seperti TP-PKK, Dharma Wanita, dan Tim Pendamping Keluarga, merupakan salah satu kunci dan ujung tombak dalam upaya menurunkan stunting.
"Stunting adalah isu nasional dan kamu berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting. Kami berharap, generasi Kalteng ke depan adalah generasi unggul, tangguh, dan memiliki daya saing, untuk menangkap peluang di era yang makin kompetitif," imbuh Sugianto.
Sementara itu, Sekretaris TPPS Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan bahwa meski terdapat penurunan, masih diperlukan upaya yang lebih keras dari semua pemangku kepentingan untuk menuju target prevalensi stunting nasional 14 persen pada 2024.
"Karena jika dilihat dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalteng, 10 kabupaten telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dan masih terdapat 4 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan," ucap Linae.
Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan optimalisasi dan peningkatan kinerja TPPS Kabupaten/Kota serta koordinasi dan konsultasi dengan TPPS Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan agar target tersebut dapat tercapai.