Fokus Pembangunan Kalteng pada 2024, dari Infrastruktur, Pendidikan, hingga Perekonomian

KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Tengah ( Kalteng) Sugianto Sabran mengatakan, fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng pada pembangunan tahun 2024 adalah sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian arti luas.

Dia mengatakan itu saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah ( TKD) Tahun Anggaran 2024 di provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng.

Acara tersebut turut dihadiri oleh kepada bupati, penjabat (pj) bupati, dan pj wali kota maupun kepala instansi vertikal dan perangkat daerah provinsi di Istana Isen Mulang, Jumat (1/12/2023).

Sugianto menyebutkan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan, menurunkan stunting, dan menjaga inflasi.

“Pembangunan itu dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, membangun ketahanan pangan, optimalisasi dana desa, serta pemberian subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran,” jelasnya dalam siaran pers. 

Sugianto juga mengatakan, pemerintah Pemkab Kalteng terus mendorong hilirisasi, pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan kemudahan iklim investasi.

Baca juga: Hadiri Pelantikan Ketua KONI Kalteng, Gubernur Sugianto Harap Prestasi PON Meningkat

“Upaya itu diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan perluasan kesempatan kerja, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugianto Sabran mengatakan, acara penyerahan DIPA dan TKD ke pemerintah daerah (pemda) merupakan langkah cepat Pemprov Kalteng agar anggaran pemda dapat segera dijalankan mulai Januari 2024. 

Dengan begitu, pemda dapat menggerakkan pembangunan dan perekonomian yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun kegiatan itu digelar bekerja sama dengan Kantor WIlayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kalteng.

Pada kesempatan itu, Sugianto menekankan beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian bupati, pj bupati, dan wali kota. 

Baca juga: Gubernur Sabran Yakin Tambak Udang di Kalteng Tingkatkan PAD dan Jadi Komoditas Ekspor Andalan

Pertama, segera menindaklanjuti dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun 2024 untuk secepatnya diserahkan kepada masing-masing pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

Kedua, melakukan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, tutup segala celah korupsi, kerja sama dengan APIP dan APH untuk monitoring dan evaluasi.

“Ingat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah uang rakyat, harus dikelola dengan profesional, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Namun demikian, Sugianto meminta pemda untuk mengelola anggaran dengan cepat dan responsif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Program-program pembangunan harus sinkron dan selaras serta saling mendukung,” jelasnya.

Baca juga: Soal Konflik di Seruyan, Komnas HAM Minta Kapolda Kalteng Hukum Polisi yang Lakukan Kekerasan

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu juga mengajak semua untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan anggaran pada 2024 agar lebih baik. 

“Pengelolaan yang baik diharapkan mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalteng, demi mewujudkan Kalteng Makin Berkah,” katanya.

Target pendapatan negara

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo menyampaikan, APBN 2024 telah disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis, tetapi tetap waspada dengan dinamika yang akan terjadi. 

Secara nasional target pendapatan negara APBN 2024 sebesar Rp 2.802,3 triliun dan didukung melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.

Hari pun meminta sektor perpajakan terus didorong melalui kinerja ekonomi yang membaik dan pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Baca juga: Gubernur Kalteng Sebut Anggaran Pendidikan yang Minim Tak Boleh Jadi Alasan Pungli di Sekolah

Selain itu, pemberian insentif perpajakan juga akan tetap dilakukan secara terarah dan terukur.

Sebagai informasi, rangkaian acara tersebut ditutup dengan penandatanganan pakta integritas.

Aapun daftar penerima DIPA Petikan dan Buku TKD 2024 untuk Kabupaten/Kota di Kalteng, di antaranya Sekretaris Daerah Kalteng sebanyak Rp 4.144.953.281.000, Bupati Kapuas sebanyak Rp 2.435.852.400.000, Bupati Barito Utara sebanyak Rp 2.511.622.558.000, Bupati Barito Selatan Rp 1.335.300.744.000, dan Bupati Kotawaringin Timur sebesar Rp 1.650.821.508.000.

Lalu, Bupati Kotawaringin Barat menerima sebesar Rp. 1.650.821.508.000, Bupati Katingan sebesar Rp 1.324.167.580.000, Bupati Seruyan sebanyak Rp 1.051.749.356.000, Bupati Sukamara sebanyak Rp. 713.653.529.000, Bupati Lamandau sebanyak Rp 802.258.949.000, Bupati Gunung Mas sebesar Rp 1.104.404.155.000, Bupati Pulang Pisau sebanyak Rp 1.022.505.882.000, Bupati Murung Raya sebesar Rp 2.083.399.011.000, Bupati Barito Timur sebanyak Rp 978.464.886.000, dan Wali Kota Palangka Raya sebanyak Rp 977.578.328.

Turut hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng, staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Minta Pemda Se-Kalteng Lakukan Mitigasi untuk Tanggulangi Karhutla

Hadir pula kepala kanwil kementerian/LPNK/instansi vertikal, bupati, pj bupati, dan pj wali kota se-Kalteng, serta pimpinan perbankan dan perguruan tinggi.