Hadiri Workshop BPKP, Bupati HST Harap Perangkat Desa Pahami Cara Kelola Keuangan Desa

KOMPAS.com - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Aulia Oktafiandi membuka acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten HST Tahun 2023 di Pendopo Kabupaten HST, Kamis (20/7/2023).

Kegiatan tersebut diinisiasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) serta dihadiri oleh 161 kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten HST, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) HST, pejabat terkait, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Aulia berharap, kegiatan workshop tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat desa sebagai pemantapan kinerja pembakal dan perangkat desa di Kabupaten HST.

“Kiranya kegiatan ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,” imbuhnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (21/7/2023).

Baca juga: Diduga Korupsi Dana Desa Rp 900 Juta untuk Beli Skincare, Kades di Banten Segera Diadili

Utamanya, lanjut Aulia, pemahaman terkait mekanisme penyaluran dana desa (DD), pertanggungjawaban dana desa, dan pengelolaan keuangan desa.

“Saya berpesan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel serta partisipatif sehingga penggunaan dana desa lebih efektif dan efisien,” tuturnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah desa agar lebih aktif dalam melakukan berbagai inovasi dan perbaikan konstruktif dalam pembangunan di wilayah desanya masing-masing.

Sebab, pemerintah desa adalah lini terdepan pemerintah daerah (pemda) yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengerti akan kebutuhan daerahnya.

Baca juga: Kominfo Butuh Peran Masyarakat Buat Berantas Judi Online

Potensi pariwisata Kabupaten HST

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap mengatakan, desa di Kabupaten HST memiliki potensi di bidang pariwisata.

Apabila pariwisata di Kabupaten HST ditingkatkan, sebutnya, desa bisa memperoleh pendapatan atau mengumpulkan sekitar Rp 4,5 miliar.

“Kami ingin mendorong desa di HST (meningkatkan pariwisata), karena (daerah ini) memiliki potensi pariwisata yang bagus jadi harus punya usaha terkait pariwisata,” kata Rudy.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya ingin menyinergikan antara desa dengan balai pelatihan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Balai pelatihan milik Kemendesa PDTT, kata Rudy, punya program pelatihan pengembangan desa wisata.

Baca juga: Jalan-jalan ke Desa Wisata Tompo Bulu, Bisa Mendaki Gunung Bulusaraung

Selanjutnya, dilihat bagaimana desa itu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar perekonomian desa dapat berkembang sehingga tingkat kemiskinan bisa turun.

“Hasil evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, atensinya pembakal (kades) dan aparatnya harus banyak diberikan pelatihan. Jangan sampai mereka tersangkut hukum karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman,” ucap Rudy.

Sebagai informasi, acara workshop dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan komitmen bersama untuk mengelola serta mengawasi keuangan dan pembangunan desa yang transparan, cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

Pembacaan komitmen tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten HST H M Fajaruddin yang diikuti seluruh peserta. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan penandatangan pernyataan komitmen bersama.

Baca juga: Kemenko Marves: Kita Tidak Mau Masuk Jebakan Diskusi Politik Saat KTT AIS Forum

Kemudian memasuki acara inti, ada diskusi panel yang dipandu oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Wahyudi Rahmad sebagai moderator, dengan narasumber terpilih.

Acara inti yang diadakan adalah diskusi panel yang dipandu oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Wahyudi Rahmad dengan sejumlah narasumber terpilih.

Para narasumber itu, di antaranya Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai, Kepala Kejaksaan Negara HST, serta Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT).

Pada akhir acara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap dan Bupati HST Aulia Oktafiandi menyerahkan cender mata satu sama lain.