Pilah dari Sumber, Cara Jakarta Keluar dari Darurat Sampah 

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius menangani masalah sampah di ibu kota. Setelah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang “Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber”, Pemprov DKI Jakarta gencar melakukan sosialisasi, edukasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta kolaborasi dengan komunitas, perkantoran, dunia usaha, dan warga di tingkat RT/RW.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin menandaskan transformasi menjadi kunci keberhasilan yang harus ditempuh dan didukung seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan sampah terpadu dari hulu hingga hilir adalah fondasi penting bagi Jakarta untuk menuju kota global.

“Persoalan lingkungan, khususnya sampah, butuh gotong royong seluruh pihak agar tercipta dampak yang lebih luas, berkelanjutan, dan mampu mempercepat transformasi Jakarta menuju kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” kata Dudi kepada Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan Jakarta menuju kota yang lebih bersih dan berkelanjutan adalah berkurangnya timbulan sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. 

Keberhasilan juga diukur dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, bertambahnya volume sampah yang didaur ulang atau diolah, serta berkurangnya praktik pembuangan dan pembakaran sampah sembarangan.

Baca juga: Di Balik Asap Pembakaran Sampah, Ada Masalah Sosial yang Tak Sederhana

Berdasarkan kajian komposisi sampah, hampir separuh sampah Jakarta merupakan sampah organik. Sebagian besar sampah lainnya juga masih memiliki potensi untuk didaur ulang.

Secara konsep, apabila pemilahan dan pengolahan berjalan optimal, sekitar 90 persen sampah dapat diselesaikan di tingkat hulu melalui pengolahan organik dan daur ulang. Dengan begitu, hanya sekitar 10 persen sampah yang menjadi residu dan perlu diproses lebih lanjut di fasilitas pengolahan akhir.

“Jika sampah sudah dipilah sejak dari sumber, pengolahan sampah organik dan anorganik dapat dilakukan lebih optimal. Dengan demikian, beban sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang dapat berkurang secara signifikan karena hanya residu yang masuk ke TPST Bantargebang,” jelas Dudi.

Pada tahap berikutnya, penguatan dilakukan melalui optimalisasi bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta RDF Plant Rorotan yang mengolah sampah anorganik bernilai rendah menjadi bahan bakar alternatif.

Sementara dari sisi hilir, Jakarta mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bantargebang dan Tanjungan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem open dumping.

Baca juga: PSEL di DIY Masuk Batch 2 Wali Kota Yogyakarta Sebut Ada Penambahan Lahan 1 Hektar

“Melalui pendekatan ini, pengelolaan sampah tidak lagi hanya berfokus pada pengangkutan ke tempat pembuangan akhir, tetapi mulai diarahkan pada pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah sejak dari sumbernya,” ujar Dudi.

Pemprov DKI Jakarta berharap pengelolaan sampah dapat bertransformasi menjadi sistem yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan menempatkan pengurangan sampah dari sumber sebagai fondasi utama. Untuk itu, pemerintah terus mendorong terciptanya budaya masyarakat yang lebih peduli lingkungan berbasis ekonomi sirkular.

Di sisi lain, dunia usaha juga didorong untuk terlibat aktif. Kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar, hotel, restoran, dan kafe diminta menyelesaikan pengelolaan sampahnya masing-masing.

Warga Tak Lagi Menunggu Pemerintah

Di tengah ancaman darurat sampah, sebagian warga telah bergerak membangun sistem pengelolaan mandiri dari lingkungan terkecil. Salah satunya Joko Sarjono, penggagas Kampung Edukasi Wisata Bhinneka di RT 014 RW 006, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Bank sampah di wilayahnya lahir dari keresahan warga terhadap buruknya tata kelola sampah di Jakarta. Saat itu, banyak warga masih terbiasa membuang dan membakar sampah sembarangan.

Baca juga: Nekat Bakar Sampah di Denpasar? Siap-Siap Kena Sanksi Tipiring, Ini Aturan Barunya!

“Permasalahan kami berawal dari belum adanya pengolahan sampah yang baik. Timbunan sampah membuat warga dari luar ikut membuang sampah sembarangan. Warga juga masih sering membakar sampah, asapnya ke mana-mana,” ungkap Joko saat diwawancarai Kompas.com, Selasa.

Karena teguran tidak mempan, warga akhirnya membangun dapur sampah dan mewajibkan pengolahan sampah dari rumah melalui edaran RT dan RW. Sampah dapur juga diminta dipotong kecil-kecil dan dihargai Rp500 per kilogram (kg) sebagai bentuk apresiasi kepada warga.

Program tersebut telah berjalan selama 13 tahun. Awalnya, hanya 22 dari 64 rumah yang ikut berpartisipasi. Namun, melalui edukasi dari rumah ke rumah dan sosialisasi rutin, jumlah warga yang terlibat terus meningkat.

Sejak 2019, warga bekerja sama dengan PT Pegadaian sehingga sampah dapat ditukar menjadi tabungan emas. Selain itu, sampah juga dapat ditukar dengan tanaman, pupuk cair, pupuk kompos, hingga sedekah sampah. Meski begitu, Joko mengaku masih kesulitan menyalurkan hasil pengolahan sampah warga. 

Joko berharap pemerintah dapat membantu pemanfaatan dan pemasaran hasil pengolahan agar tidak berhenti di tingkat komunitas. Bank sampah membutuhkan dukungan lebih besar, termasuk insentif operasional dan pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah.

Baca juga: Soal Syarat Dana Hibah Rp 100 Juta, Ketua RW di Bekasi: Kami Sudah Punya Bank Sampah

“Harapannya, bank sampah diberikan dana insentif operasional. Sebab, bank sampah mengurusi sampah setiap hari. Dari hasil pengolahan juga perlu ada kepastian, mau dibawa ke mana, dibeli, atau dibantu jual,” kata Joko.

Jakarta Punya Potensi Ekonomi Sirkular Besar

Dok. jakarta.go.id Pengolahan sampah organik di Jakarta.

Peneliti ekonomi lingkungan Aditya Handoyo Putra menilai, sampah kini tidak lagi sekadar limbah, tetapi juga sumber daya ekonomi yang memiliki nilai tambah. Dalam konsep ekonomi sirkular, sampah masih bernilai selama dapat dipilah, dikumpulkan, dan diolah kembali.

Plastik dan kertas, misalnya, dapat menjadi bahan baku industri daur ulang. Sementara itu, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, pakan maggot, hingga biogas.

“Prinsip dasarnya adalah polluter pays principle, yakni pihak yang menghasilkan sampah bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dengan memilahnya,” ujar Aditya.

Ia menilai, Jakarta memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi sirkular karena tingginya volume sampah dan aktivitas ekonomi. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat timbulan sampah Jakarta pada 2025 mencapai sekitar 3,35 juta ton per tahun atau sekitar 9.100-9.200 ton per hari.

Baca juga: Gerakan Pilah Sampah Jakarta Disorot, DPRD Minta Kantor Dinas Beri Contoh

Menurut Aditya, sebagian besar sampah tersebut sebenarnya masih dapat dimanfaatkan melalui daur ulang, pengomposan, biodigester, hingga industri berbasis material sekunder.

“Jika sebagian besar sampah yang masuk ke TPA bisa dialihkan ke aktivitas produktif seperti daur ulang, pengomposan, biodigester, atau industri berbasis material sekunder, maka berpotensi menciptakan nilai ekonomi yang cukup besar,” ujarnya.

Aditya menambahkan, pengelolaan sampah modern juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menekan biaya pengangkutan sampah. “Jika sampah dapat dipilah dan diolah lebih dekat dengan sumbernya, maka beban operasional bisa dikurangi,” katanya.

Lapangan kerja, menurut Aditya, tidak hanya muncul pada tahap pengangkutan sampah, tetapi juga dari aktivitas pemilahan, pengolahan organik, daur ulang plastik, pengelolaan bank sampah, hingga pengembangan produk berbasis material daur ulang.

Sektor persampahan juga dapat membuka peluang bagi pemulung, pengepul, komunitas lingkungan, hingga usaha kecil agar ikut berkembang. Tidak hanya itu, investor juga akan melirik sektor waste management karena berkaitan dengan ekonomi sirkular dan kebutuhan industri terhadap bahan baku daur ulang.

Baca juga: Daur Ulang Botol Tinta Jadi Meja Belajar, Upaya Kurangi Sampah Plastik

“Minat investor akan semakin besar jika pemerintah daerah bisa menyediakan ekosistem yang jelas,” kata Aditya.