Bertemu Mendikdasmen, Gubernur Riau Minta Dilakukan Revitalisasi Sejumlah Sekolah
KOMPAS.com - Gubernur Riau Abdul Wahid meminta dukungan pemerintah pusat untuk merevitalisasi sejumlah sekolah yang bangunannya dinilai sudah memprihatinkan.
Abdul wahid menuturkan, banyak sekolah di Riau, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan, yang kondisinya tidak layak dan butuh penanganan segera.
Hal tersebut Gubernur Abdul Wahid samapikan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
"Karena kendala kita adalah soal sekolah yang layak, banyak kondisi sekolah kita yang memprihatinkan, karena APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang terbatas, tentu tidak mampu semua sekolah SMA maupun SMK kita benahi sendiri," jelas Gubernur Wahid.
"Maka kita mau merevitalisasi, usulan kita untuk SMA ada 32 sekolah, SMK 35 sekolah, sekolah luar biasa 1 sekolah," imbuhnya melalui siaran persnya kepada Kompas.com.
Baca juga: Bertemu Menko Airlangga, Gubernur Riau Usulkan Pulau Rupat Dikembangkan sebagai KEK
Ikut mendampingi gubernur, rombongan bupati dan wali kota se-Riau yang juga menyuarakan persoalan serupa di wilayah masing-masing. Mereka berharap adanya percepatan program revitalisasi.
Menanggapi hal tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, pada 2025, pihaknya merencanakan renovasi terhadap 11.440 sekolah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Jumlah ini menjadi bagian dari target perbaikan sarana pendidikan secara nasional.
"Saat ini terdapat lebih dari 100.000 sekolah yang mengalami kerusakan fisik. Dengan kecepatan perbaikan seperti sekarang, dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menyelesaikan seluruhnya," jelasnya.
Sebelumnya, kata Abdul Mu'ti, tugas renovasi sekolah berada di bawah Kementerian PUPR. Namun, tahun ini kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Kemendikdasmen.
"Pemerintah akan melakukan pemetaan untuk menentukan sekolah-sekolah yang layak mendapat bantuan renovasi. Proses ini akan mengutamakan asas kebutuhan dan urgensi," ungkapnya.
"Prioritas bantuan ditujukan bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat. Baik sekolah negeri maupun swasta akan menjadi sasaran dalam program ini," ujarnya.
