Kadiskominfotik Riau Minta Masyarakat Selektif Saring Informasi tentang Kepala Daerah dan Pemda

KOMPAS.com - Kadiskominfotik Provinsi Riau Ikhwan Ridwan mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menyaring informasi yang beredar, terutama yang terkait dengan kepala daerah dan instansi pemerintahan.

“Menjelang tahun politik yang semakin dekat, berbagai peristiwa dapat terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/7/2024).

Ikhwan mengungkapkan bahwa Kominfotik Provinsi Riau telah menerima banyak laporan terkait dengan flyer dan informasi tidak bertanggung jawab, yang cenderung memberikan citra negatif terhadap pimpinan dan instansi pemerintahan.

Baca juga: Memaksimalkan Pemanfaatan Media Sosial di Instansi Pemerintahan

"Baru-baru ini, kami menerima informasi mengenai dukungan dari organisasi masyarakat (ormas) tertentu terhadap kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Setelah dilakukan pengecekan, ternyata informasi tersebut tidak benar dan hanya merupakan fitnah tanpa dasar. Itu semua hanyalah samaran," tuturnya.

Ikhwan menekankan pentingnya kesadaran bersama untuk mencegah penyebaran fitnah di masyarakat, terutama yang dapat merugikan reputasi kepala daerah atau pejabat publik tertentu.

"Pada era sekarang, kita harus lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar," imbuhnya.

Baca juga: Pengakuan Penyanyi Dangdut Dilecehkan Oknum Kepala Sekolah di Purworejo

Ikhwan berharap agar masyarakat tidak mudah terpancing dan terprovokasi oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama yang menggunakan nama ormas (ormas) atau instansi pemerintahan.

Ia menekankan pentingnya melakukan pengecekan dan verifikasi informasi guna memastikan kebenarannya sebelum tersebar lebih luas.

Ikhwan juga menyatakan bahwa Kominfotik Provinsi Riau sedang berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdprov) Riau untuk langkah-langkah lanjutan.

"Jika informasi hoaks yang disampaikan terbukti menyudutkan pimpinan sebagai simbol, kami akan mengambil langkah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.