Terima Kunjungan Komisi V DPR, Gubernur Syamsuar Paparkan Persoalan Infrastruktur di Riau

KOMPAS.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima kunjungan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal.

Pada kesempatan itu, Syamsuar memimpin pertemuan antara Komisi V DPR dan bupati atau wali kota se-Riau dalam sesi serap aspirasi dan dialog di Balai Serindit, Gedung Daerah, Provinsi Riau, Jumat (14/7/23).

Dalam sesi tersebut, orang nomor satu di Riau itu mengungkapkan persoalan infrastruktur di wilayahnya, terutama jalan yang menjadi fokus utama para bupati atau wali kota.

Persoalan infrastruktur tersebut, mulai dari panjang jalan di Riau yang menjadi kewenangan provinsi, termasuk sebagai jalan terpanjang di Indonesia dengan panjang 2.799,81 kilometer (km).

Selain itu, Syamsuar juga menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau sangat terbatas untuk merawat dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

Baca juga: Anies Baswedan Soroti Ketimpangan APBD: Ini Harus Jadi Perhatian

"APBD Riau hanya sekitar Rp 9 triliun. Sementara itu, kebutuhan kami untuk pembangunan sangat banyak. Tidak hanya jalan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/7/2023).

Oleh karenanya, Syamsuar berharap, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur di Riau.

Menurutnya, Riau layak mendapat dukungan pembangunan. Pasalnya, Negeri Lancang Kuning ini telah memberikan devisa cukup besar kepada negara.

Ia mengungkapkan, target pembangunan jalan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan 66 persen hingga 2024.

Sebab, kata dia, pihaknya harus menyesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Riau yang terbatas.

Baca juga: DPRD Soroti Utang Pinjol Warga Jakarta Tembus Rp 10,35 Triliun: Lebih Besar dari APBD Jogja!

"Alhamdulillah saat ini sudah tercapai sekira 64 persen lebih. Kami optimis pada 2024 nanti target 66 persen itu tercapai bahkan bisa lebih," imbuh.

Syamsuar mengatakan, dirinya sudah menjalankan amanah sebagai gubernur dengan sangat baik.

Ia berharap, kehadiran Komisi V DPR dengan didampingi para mitra kerja bisa membuka mata dan telinga para pimpinan di pusat bahwa Provinsi Riau masih sangat membutuhkan dukungan dan bantuan, terutama anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

“Jika pembangunan infrastruktur di Riau memadai, tentu akan menggenjot pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga tingkat kunjungan wisata,” imbuh Syamsuar.

Baca juga: Jalankan Reformasi Birokrasi, Menteri Anas Ajak Pemkab Demak Susun Prioritas, dari Kemiskinan sampai Investasi

Ia mencontohkan, jalan Lintas Bono di Pelalawan masih memprihatinkan. Padahal jalan ini masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Apabila infrastruktur penunjang dibangun, sebut Syamsuar, devisa yang akan diterima negara dari Riau juga semakin meningkat.

“Jadi negara untung, Riau juga mendapat manfaat,” ucapnya.

Kunjungan Komisi V DPR RI

Untuk diketahui, Komisi V DPR RI adalah komisi yang membidangi masalah infrastruktur. Kedatangan anggota dewan ke Riau dilakukan dalam rangka kunjungan kerja (kunker), mulai pagi (14/7/23) hingga Sabtu (15/7/23).

Baca juga: Golkar Riau Tanggapi Isu Munaslub, Syamsuar: Kami Solid Mendukung Pak Airlangga

Selama kunker di Riau, rombongan Komisi V DPR RI meninjau langsung infrastruktur jalan, perhubungan, bendungan, dan infrastruktur lainnya.

Selain turun langsung ke lapangan melihat beberapa ruas jalan di Kabupaten Kampar dan Pelalawan, rombongan Komisi V DPR RI juga meninjau terminal dan beberapa pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan embung di Danau Bokuok, Kabupaten Kampar.

Selama berada di Riau, Komisi V DPR RI melihat langsung kondisi infrastruktur, terutama jalan yang masih banyak rusak.

Dalam rombongan tersebut, anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyatakan bahwa kehadiran pihaknya bersama mitra kerja ke Riau adalah inisiatif dirinya bersama Effendi Sianipar selaku anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Riau.

Baca juga: Klaim Tak Ada Anak Emas, PAN Mengaku Pakai Survei Per Dapil untuk Tentukan Nomor Urut Bacaleg

"Kami ingin semua bisa melihat bagaimana kondisi infrastruktur di Riau," ucap politisi muda asal Kampar itu.

Syahrul menegaskan bahwa Riau telah memberikan kontribusi berupa devisa yang sangat besar untuk negara.

Namun, kata dia, anggaran untuk pembangunan yang kembali ke Riau sangatlah kecil.

“Ini ketidakadilan untuk Riau. (Untuk itu) saya meminta agar semua pihak memberikan perhatian yang layak dan berkeadilan untuk Riau," imbuh Syahrul dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, ia juga meminta semua pihak di Riau bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para wakil rakyat, terutama anggota dari dapil Riau agar aspirasi yang berkembang di daerah bisa disuarakan di tingkat pusat.

Baca juga: Komisi V DPR Minta STMKG Tingkatkan Kompetensi Lulusannya

Senada dengan Syahrul, anggota Komisi V DPR RI Effendi Sianipar mengaku sangat prihatin melihat kondisi Riau, khususnya kabupaten di pesisir, seperti Kepulauan Meranti yang masih terdapat daerah terisolir.

Padahal, kata dia, Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan langsung dengan negeri jiran.

"Saya sampai bisikkan ke Pak Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), tolonglah perhatikan Meranti itu," imbuh anggota dari dapil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Serap aspirasi Pemprov Riau

Sebagai pemimpin kunker reses, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal mengatakan bahwa kehadiran pihaknya bertujuan menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Baca juga: Pemilu Tetap Proporsional Terbuka, PAN: Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat

Menurutnya, ketersediaan infrastruktur di daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi.

"(Sebab), ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi,” katanya yang juga politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Selain investasi, lanjut Iqbal, ketersediaan infrastruktur juga memacu pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, dan pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan, Provinsi Riau memiliki sumber daya alam (SDA), terutama minyak bumi, gas alam, dan perkebunan yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan daerah.

“Namun disayangkan pembangunan infrastruktur di Riau tidak sebaik dengan sumbangan SDA kepada pemerintah pusat,” imbuh Iqbal.

Baca juga: Lelang Proyek Pembangunan Turap Kali Baru di Kramatjati, Sudin SDA Cari Perusahaan Berkompeten

Oleh karenanya, pihaknya akan meminta sejumlah kementerian dan lembaga agar dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun bentuk program-program kerja.

Hal tersebut dilakukan untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan, keselamatan transportasi, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan di provinsi.

Adapun kementerian tersebut, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Kemudian, dari lembaga ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas).