Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti beserta rombongan melakukan kunjungan dan meninjau langsung proyek pengerjaan IPAL dan SPAM yang berada di Jalan Sam Ratulangi, Pekanbaru, Jumat (16/12/2022). KOMPAS.com – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kantor Kementerian PUPR.
Pada kunker itu, Syamsuar mengeluhkan banyaknya jalan rusak akibat pembangunan instalasi pengolahan air dan limbah ( IPAL) dan sistem penyediaan air minum ( SPAM) di Kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat terganggu.
“Alhamdulillah hari ini kami mendapat kesempatan untuk melakukan kunker ke Ditjen Cipta Karya setelah seminggu menghadap. Pertemuan ini kami ingin menyampaikan penyelesaian masalah IPAL dan SPAM Durolis yang mengganggu mobilitas masyarakat setempat,” ungkap Syamsuar dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (16/12/2022).
Ia berharap, proyek nasional yang ada di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga masyarakat bisa segera menikmati manfaatnya.
Baca juga: Gubernur Syamsuar Harapkan UU HKPD Bawa Kesejahteraan bagi Daerah
“Semoga proyek IPAL dan SPAM dari pemerintah ini segera selesai, jadi masyarakat juga bisa turut menikmati hasilnya,” ujar Syamsuar.
Menanggapi permasalahan tersebut, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti pun mengunjungi Kota Pekanbaru guna meninjau langsung pengerjaan IPAL yang ada di Jalan Sam Ratulangi, Pekanbaru, Jumat.
Diana mengatakan, pelaksanaan kegiatan Metropolitan Sanitation Management Investment Project ( MSMIP) yang sedang berjalan ini meliputi pembangunan IPAL di Kota Pekanbaru yang ditargetkan akan selesai pada Juni 2023 mendatang.
Sayangnya, pekerjaan MSMIP yang merupakan kegiatan sanitasi terkait limbah tersebut telah berjalan sejak 2018 dan diharapkan selesai Desember 2022 itu membutuhkan waktu lebih dan perpanjangan kontrak karena terdapat beberapa permasalahan di lapangan.
“Target MSMIP diharapkan dapat selesai Juni 2023 dan segera dilakukan percepatan-percepatan lain, khususnya untuk sambungan ke rumah-rumah warga. Karena proyek ini merupakan proyek kontrak, maka sebisa mungkin proyek selesai sesuai dengan masa waktunya agar penyedia jasa tidak terkena pinalti,” ujar Diana.
Usai melakukan kunker, Diana bersama dengan Gubri Syamsuar dan rombongan yang lainnya lalu melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan MSMIP Pekanbaru dan Rencana SPAM Regional Durolis di Gedung Daerah Balai Serindit.
Dalam pengerjaan MSMIP, Diana menjelaskan, terdapat sejumlah paket yang perlu untuk diperhatikan.
Pertama adalah SC1, yakni pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan air limbah Kota Pekanbaru area selatan sepanjang 19,7 kilometer (km).
Paket kedua adalah SC2, yakni pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan air limbah Kota Pekanbaru pada area selatan sepanjang 17,8 km.
“Lalu, paket NC, yakni pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan air limbah Kota Pekanbaru area utara dan keempat, paket B1, yakni pembangunan IPAL Kota Pekanbaru. Untuk di Pekanbaru, pemasangan IPAL berada di daerah Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Durian, Jalan Teratai, dan Jalan Pepaya,” jelas Diana.
Baca juga: Lakukan Kunjungan ke HIPS Sidoarjo, Gubri Syamsuar Yakin Riau Bisa Miliki Kawasan Industri Halal
Selain proyek IPAL, lanjut Diana, di Kota Bertuah direncanakan akan dilakukan pengerjaan SPAM dengan menggunakan metode penggalian untuk memasukkan pipa ke dalam tanah, seperti pengerjaan IPAL.
Oleh karena itu, Gubri meminta kedua proyek tersebut untuk dikerjakan secara bersama-sama, sehingga tidak terjadi bongkar pasang dalam pengerjaannya.
Ia juga meminta semua perusahaan yang terlibat untuk berkoordinasi satu sama lain dalam mengerjakan proyek tersebut.
“Untuk saat ini pengerjaan IPAL sedang terjadi di Jalan Sudirman. Nantinya di lokasi yang sama akan dilakukan pengerjaan SPAM. Maka dari itu, kami meminta untuk mengerjakan kedua proyek itu secara bersamaan. Jadi tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri antar perusahaan dan menjadi lebih terkoordinasi,” jelas Syamsuar.
Keputusan tersebut, lanjut Syamsuar, bertujuan agar ketika Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ( BPJN) menyelesaikan pekerjaannya, jalan bisa kembali rapi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai satu proyek selesai dan jalan sudah kembali di aspal dengan rapi, lalu datang lagi proyek lain dan kembali merusak jalan. Kalau seperti itu, wajar saja masyarakat komplain,” kata Syamsuar.
