Kota Makassar Terapkan Metaverse untuk Pelayanan Publik, Mendagri Berikan Pujian

KOMPAS.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Tito Karnavian mengapresiasi Wali Kota (Walkot) Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Tito, pemerintah daerah (pemda) harus memiliki trobosan untuk menarik investasi dari para investor, khususnya dalam hal pelayanan.

"Salah satunya terobosan yang dilakukan Pak Danny yang sudah berada di posisi digital penuh," kata Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/12/2023).

Hal tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Investasi 2023 di Balai Kartini, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Tito menyebutkan, Mall Pelayanan Publik (MPP) tidak hanya dalam bentuk bangunan gedung, tetapi juga secara virtual dengan konsep metaverse.

Pada konsep metaverse, masyarakat akan dilayani melalui avatar di masing-masing instansi. Konsep ini dinilai memudahkan pelayanan publik karena masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintahan, melainkan hanya melalui sistem virtual.

Baca juga: Elpiji 3 Kilogram Disebut Langka, Pemkot Makassar Minta Masyarakat Tak Panik

"Ketika masuk ke sistem, masyarakat akan dilayani oleh avatar masing-masing instansi. Sistem serba online. Ini telah diterapkan oleh Pak Danny dan membuat saya salut," tutur Tito.

Tito mengungkapkan, dirinya memberi skor 100 untuk Makassar karena telah menerapkan konsep metaverse pada pelayanan publik.

"Untuk daerah yang masih menerapkan sistem manual, skornya 70. Sementara yang belum sama sekali akan kita lakukan evaluasi," ucap Tito.

Sementara itu, Danny mengatakan, dirinya optimistis dapat mewujudkan Makassar Metaverse (Makaverse) melalui konsep metaverse. Konsep yang menduplikasi dunia nyata ke virtual ini resmi diperkenalkan pada masyarakat Makassar pada Maret 2022.

Baca juga: Duduk Perkara Pengambilalihan Pasar Butung oleh Pemkot Makassar yang Berujung Ricuh

Penerapan Makaverse dinilai mendatangkan banyak manfaat, salah satunya sebagai wujud proteksi terhadap sejarah Makassar agar tidak mudah di duplikasi oleh pihak luar. Sementara untuk masa depan, Makaverse dimanfaatkan sebagai pelayanan publik yang buka selama 24 jam.

Danny menilai, dengan menerapkan Makaverse, pemerintah telah melakukan simulasi terkait kebijakan yang akan diterapkan ke depannya.

"Kebijakan yang rendah resistensinya akan kita jalankan," imbuhnya.

Menurutnya, konsep Makaverse penting diterapkan agar masyarakat tidak mudah terdikte dengan kekuatan teknologi.

Untuk diketahui, penerapan konsep Makaverse dimulai dari wilayah lorong yang merupakan sel bagi sebuah kota. Danny menetapkan wilayah lorong sebagai fokus pembangunan Kota Makassar.

Baca juga: Pemkot Makassar dan OC-Global Jepang Teken LOI untuk Kembangkan Industri Perikanan di Pulau Barrang Lompo

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah membuat database dalam bentuk quick response (QR) code di setiap lorong wisata Kota Makassar. QR code tersebut meliputi identitas diri (ID), seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), data keluarga, digital address berupa titik koordinat, data kesehatan, hingga keuangan.

"Kami mulai dari wilayah paling kecil, yakni lorong. Lorong ini sebagai sel dari Kota Makassar dan memiliki masalah yang cukup kompleks, mulai dari kemiskinan, kriminal, dan bagian dari mitigasi sosial," ujarnya.