Lagi, Makassar Jadi Kota Terbaik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Kota Makassar kembali menunjukkan gengsinya di kancah nasional. Di akhir masa jabatan wali kota Mohammad Ramdhan Pomanto, Makassar kembali dinobatkan sebagai kota terbaik secara nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Pada 2017 lalu Kota Makassar juga pernah meraih peringkat terbaik nasional LPPD. Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meraih skor tertinggi, yakni 3,4404. Sementara itu, beberapa kota terkemuka lainnya seperti Surabaya dan Bandung hanya mampu berada pada peringkat 9 dan 11.

Surabaya meraih skor 3,3029, sedangkan Bandung mendapatkan nilai 3,3019. Adapun di posisi kedua, Kota Gotontalo, meraih skor 3,4142, dan posisi ketiga ditempati Kota Semarang dengan nilai 3,3375.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan diterima oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (25/4/2019).

"Sebuah pemerintahan yang bagus tentu ditopang oleh beberapa prestasi dan pekerjaan yang terukur, baik secara nasional maupun internasional. Tak seorang pun kepala daerah berani mengatakan diri bagus tanpa bisa mewujudkan pemerintahan yang bagus," wali kota yang akrab disapa Danny Pomanto ini.

Menurut Danny, bagus dalam pencitraan bukanlah prestasi berarti, sedangkan yang disebut bagus itu adalah secara administrasi pemerintahan daerah, pertumbuhan ekonomi yang naik, dan kemiskinan menurun.

"Ukuran-ukuran inilah tanda bahwa pemerintahan dan kepemimpinan itu berhasil atau tidak. Alhamdulilah, Makassar hari ini dinobatkan jadi sebuah kota dengan nilai penyelenggaraan daerah terbaik di Indonesia," kaa Danny.

"Ini tanda bahwa organisasi pemerintah kota Makassar dengan segala kekurangannya berhasil membuat nilai-nilai yang sangat jelas untuk dinyatakan bahwa Makassar adalah kota terbaik di Indonesia," tambahnya.

Penyerahan penghargaan tersebut bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah XXIII bertajuk "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kreatif dan Inovatif" yang berlangsung 25 April 2019 - Banyuwangi Jawa Timur.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam rangka mendapatkan pelayanan.

Untuk itulah, bertepatan dengan Hari Otda tersebut, Tjahjo mengajak agar semua bisa mengawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan penerintah di daerah.

"Ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan kreatif dan inovatif. Mari, kita dorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreatifitas dan inovasi daerah, serta mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara signifikan. Ini akan mendukung dan memperkokoh pembangunan nasional dalam bingkai NKRI," ujar Tjahjo. 

Berikut 10 besar skor dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota secara nasional:

1. Makassar (3,4404)

2. Gorontalo (3,4142)

3. Semarang (3,3775)

4. Pekanbaru (3,3489)

5. Tangerang (3,3314)

6. Cimahi (3,3274)

7. Madiun (3,3056)

8. Banjar (3,3032)

9. Surabaya (3,3029)

10. Denpasar (3,3021)