Gubernur Zainal Berharap Pembangunan KIPI Dapat Majukan Infrastruktur dan Ekonomi Kaltara
Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, PT Whitesky Facility, dan Canadian Commercial Corporation tentang inisiatif pembangunan bandar udara hijau atau green airport di Bali, Minggu (13/11/2022).
KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang berharap pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dapat menjadi kemajuan infrastruktur dan ekonomi di Kaltara.
KIPI merupakan pembangunan yang dicanangkan sebagai kawasan industri hijau terbesar dan terluas di dunia dengan luas 30.000 hektar (ha).
“Kami sangat berterima kasih karena hadirnya kawasan industri baru ternyata mengundang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Canadian Commercial Corporation, dan PT Whitesky Facility ikut berpartisipasi dalam pengembangan sarana transportasi bagi kawasan industri ini nantinya,” ujar Zainal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (15/11/2022).
Baca juga: Kadin Datangkan Investor Kanada untuk Studi Green Airport di Kaltara
Zainal berharap kerja sama tersebut dapat berlanjut ke berbagai bidang lainnya, sehingga Provinsi Kaltara bisa terus berkembang.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, PT Whitesky Facility, dan Canadian Commercial Corporation tentang inisiatif pembangunan bandar udara hijau atau green airport di Bali, Minggu (13/11/2022).
Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, PT Whitesky Facility, dan Canadian Commercial Corporation tentang inisiatif pembangunan bandar udara hijau atau green airport di Bali, Minggu (13/11/2022).
Pada kesempatan itu, Zainal memberikan apresiasi atas terlaksananya nota kesepahaman ketiga pihak.
Baca juga: Terbentur Nota Kesepakatan, Distributor Oksigen di Kota Tangerang Sulit Tambah Pasokan
Seperti diketahui, Kaltara memiliki tantangan besar dalam upaya pemerataan pembangunan. Nota kesepahaman itu diharapkan menjadi salah satu solusi menghadapi tantangan tersebut.
“Sebagian wilayah Kaltara masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga masih banyak keterbatasan pada bidang infrastruktur jalan, telekomunikasi, dan lainnya,” ujar Zainal.
